oleh

Tidak Salurkan Siltap Rp25 Juta, Kades Branta Tinggi Dilaporkan Warganya

Kabarmadura.id/Pamekasan-Belum satu tahun dilantik sebagai kepala desa terpilih di desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Imam Puuji harus berurusan dengan aparat hukum. Itu terjadi, setelah mantan aparat desa melaporkan kades terpilih itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

Pelaporan Kades Branta Tinggi Imam Puuji ke Kejari Pamekasan, dilatarbelakangi pembagian Penghasilan Tetap (Siltap) gaji senilai Rp25 juta milik 7 mantan perangkat yang tidak dilakukan oleh kades terpilih itu selama triwulan ke empat tahun 2019 lalu.

Mantan Sekretaris Desa Branta Tinggi Ahmad Sugiarto mengungkapkan, pasca dilantiknya Imam Puuji sebagai Kades Branta Tinggi pada 12 Oktober lalu, sembilan hari setelahnya, dirinya bersama 8 orang perangkat desa lainnya, secara tiba-tiba menerima surat pemecatan.

Dalam surat yang dititipkan melalui orang suruhan itu, dirinya bersama perangkat desa lainnya, dinyatakan sudah purna dari masa pengabdian sebagai perangkat desa. Anehnya lanjut Ahmad Sugiarto, pemberhentian perangkat desa itu dilakukan tanpa musyawarah desa.

“Selain gaji kami tidak diberikan, kami juga dikirimi surat pemberhentian, dan itu dilakukan sepihak tanpa sepengetahuan kami, bahkan kabarnya, kades sudah mengangkat perangkat desa yang baru,” ungkapnya, Rabu (12/2/2020).

Ahmad (sapaan akrabnya) mengaku sangat menyesali tindakan yang dilakukan kades terpilih tersebut. Dirinya menyebut bahwa tindakan itu menlanggar Peraturan dalam Negeri (Permendagri) nomor 67 tahun 2017, yang merevisi Permendagri nomor 83 tahun 2015, yang mengatur tentang juknis pemberhentian perangkat desa.

“Jelas ini keputusan sepihak, dan ini melanggar undang-undang, karena perangkat desa hanya bisa diberhentikan jika sudah berusia genap 60 tahun, sementara kami masih kisaran 40 tahun, bahkan ada yang 30 tahun,” terangnya.

Ahmad meyakini, tindakan yang dilakukan oleh Imam Puuji, dilatarbelakangi dugaan perebdaan pilihan politik pada Pilkades Branta Tinggi tahun lalu. Sebab lanjut Ahmad, ada salah satu perangkat desa yang juga family, namun berbeda pilihan pada Pilkades juga diberhentikan secara sepihak oleh Imam  Puuji.

Ahmad berharap, ada iktikad baik dari Kades Branta Tinggi tersebut, untuk memberikan hak mantan perangkat desa berupa gaji Siltap yang selama ini belum diberikan oleh Kades tersebut.

“Kami tak bermaksud mendzolimi, kami hanya ingin ada iktikad baik dari Kades, kami berharap bisa mendapatkan pekerjaan kami kembali dan bisa menerima gaji yang itu adalah hak kami,” tutupnya.

Sayang, Kades Branta Tinggi Imam Puuji enggan memberikan komentar terkait persoalan tersebut. Saat dihubungi melalui sambungan selulernya, Imam enggan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“Maaf saya masih sibuk bekerja,” singkatnya. (km53/pin)

 

 

Komentar

News Feed