oleh

Tidak Sejalan dengan Partai, Legislator Pamekasan Turut Menolak Omnibus Law

KABARMADURA.ID, Pamekasan –Dua gelombang aksi massa dalam sehari (8/10/2020), sempat menguasai gedung DPRD Pamekasan. Demonstran tersebut berasal dari badan eksekutif mahasiswa (BEM) kampus seluruh Pamekasan dan sejumlah organisasi ekstra kampus.

Mereka menuntut pencabulan Undang-undang Cipta kerja (UU Ciptaker) atau omnibus law yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 5 Oktober 2020.

Gelombang aksi pertama dimulai pagi sekitar pukul 09.00 hingga pukul 14.00. Dilakukan sejumlah BEM kampus, aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Sekitar pukul 14.00, gelombang aksi kedua dilakukan massa dari HMI. Aksi tersebut terjadi setelah gelombang aksi pertama bubar. Praktis, dalam sehari, gedung DPRD Pamekasan dan area sekitarnya menjadi arena demonstrasi massa.

Gelombang aksi pertama yang  berhasil menguasai gedung DPRD Pamekasan lebih dulu, baru bubar setelah Ketua DPRD Pamekasan Ismail  memberi pernyataan dukungan. Ismail menyatakan akan meneruskan tuntutan peserta aksi tersebut.

Pada gelombang aksi kedua, seluruh anggota DPRD Pamekasan “disandera” alias dilarang keluar dari gedung wakil rakyat itu. Para legislator itu baru bisa bernafas lega setelah menandatangani pernyataan sikap tentang penolakan Omnibus Law atau terbitnya Undang-undang Cipta kerja (UU Ciptaker) yang disodorkan demonstran.

Dalam orasinya, Ketua PC PMII Pamekasan Moh. Lutfi menyatakan, Undang-Undang Cipta Kerja justru memperbanyak persoalan di Indonesia. Karena hanya hadir untuk lebih menguntungkan para pemilik modal daripada para pekerja.

“Kami menganggap, omnibus law yang dipenuhi pasal-pasal kontroversi dan disahkan tanpa mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia, mereka malah sewenang-wenang dan sepihak memutuskan,” ungkapnya, Kamis (8/10/2020).

Undang-undang yang dinilai tidak pro rakyat itu, karena membuat pasal kontroversial seperti buruh digaji per jam, memberi angin segar kekuatan korporasi, memberi keleluasaan penambangan ilegal merusak lingkungan hidup di Indonesia.

Sehingga pendemo mendesak DPRD Pamekasan ikut menolak keras, kemudian membentuk lembaga hukum untuk melakukan yudisial review, mengirimkan tuntutan mahasiswa ke DPR RI.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman yang menemui massa menyatakan, kendati partainya menyetujui UU Ciptaker, namun secara pribadi, dia menolak dengan tegas dan siap menggugat.

Namun secara kelembagaan, tegas Fathor, DPRD Pamekasan mengikuti keputusan pemerintah pusat itu. Sedangkan penolakannya, tetap menjalankan prosedur hukum yang ada.

“Jika ada ketidaksesuaian dengan kondisi masyarakat Indonesia, maka harus ada pergerakan, berlaku juga pada UU Omnibus Law, cara menggugat pun harus ke MK,” pungkasnya. (rul/waw)

Komentar

News Feed