oleh

Tidak Sekedar Usaha Karaoke Bermasalah, Bangunan Resto Wiraraja Juga Ilegal

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Kasus penutupan paksa Resto Wiraraha di Tlanakan, Pamekasan, hanya terkait masalah izin membuka hiburan karaoke. Sejatinya ada izin lain yang lebih mendasari dan belum dipenuhi, bahkan bangunannya yang berdiri tersebut bisa dinyatakan ilegal.

Sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Amin Jabir, Resto Wiraraja yang membangun di atas tanah reklamasi laut, sebenarnya belum mendapat rekomendasi dari DLH. Sehingga, ada izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) yang belum didapatkan.

DLH dalam hal ini berwenang melakukan kajian upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan(UKP UPL). Namun pihak pengelola Wiraraja tidak pernah mengajukannya. Padahal, UKL UPL menjadi salah satu syarat rekomendasi DLH untuk izin yang dikeluarkan pemprov.

“Jika statusnya tidak bermasalah, maka kami mengeluarkan rekomendasi agar proses izinnya bisa dituntaskan, itupun kalau ada upaya dari mereka ke pemkab,” ujarnya.

Bahkan, kata Jabir, masih banyak izin lain yang perlu didasari rekomendasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang lain, salah satu rekomendasi dari segi tata ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan. Kajian Dinas PU PR itu juga menelurkan rekomendasi kepada pemprov.

Sehingga menurut Jabir, bahwa lokasi Resto Wiraraja tidak seharusnya berlokasi di sana. Sebab, bangunan yang berdiri di atas tanah reklamasi, belum berizin.

“Tapi bagaimana kami akan mengeluarkan rekomendasi jika reklamasinya saja bermasalah. Karena jelas setiap reklamasi di Pamekasan itu semua ilegal,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut Jabir, DLH sudah mempermasalahkan keberadaanbangunan Resto Wiraraja d sejak tahun 2015 lalu. Hal itu membuatnya bingung, karena setelahnya, Wiraraja justru bisa beroperasi dengan dalih telah memiliki izin.

Lantaran bukan ranahnya menindak, dia ingin aparat kemanan dan penegak perda bertindak tegas, tidak hanya dari sisi izin kegiatan usahanya, namun juga terkait pelanggaran pendirian bangunan dan lahannya.

“Tinggal bagaimana aparat kepolisian dan penegak perda lainnya mengambil sikap tegas,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan Kusairi mengaku kewalahan dengan pelaku usaha nakal itu. Karenanya, perlu koordinasi lebih lanjut dengan sejumlah pihak agar masyarakat tidak lagi dibuat resah oleh keberadaan restoran yang belakangan menjadi tempat pesta narkotika tersebut.

Kusairi juga berharap, sosialisasi mengenaizonasi kepada seluruh masyarakat lebih masif, utamanya peruntukan setiap zona, termasuk yang dilarang dan diperbolehkan direklamasi dan kegiatan melanggar hukum lainnya.

“Harapannyapemkab nanti mengumumkan mengenai zonasi. Zona ini untuk apa, dan zona ini untuk apa. Agar mereka tahu, lokasi ini dilindungi atau tidak,” tukasnya.(ali/waw)

Komentar

News Feed