oleh

Tidak Seusai RAB, Lima Rekanan Tidak Kunjung Kembalikan Kerugian Negara

Kabarmadura.id/SAMPANG-Terhitung sejak tahun 2018 hingga 2019, terdapat 25 rekanan dijatahui sanksi harus mengembalikan kerugian uang negara. Hal itu berdasarkantemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)terkait kualitas pengerjaanyang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang.

Kendati begitu, masih ada 5 rekanan yang tidak kunjung mengembalikan kerugian negara tersebut.

Plt Kepala PUPR Sampang Ach. Hafi saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (16/07/2020), mengatakan, pada tahun 2018, ada 19 rekanan yang disanksi harusmengembalikan kerugian negara dengan total mencapai Rp1,6 miliar. Kewajiban itu dipenuhi 18 rekanan, masih ada satu rekanan yang tidak kunjung mengembalikan.

Sementara di tahun 2019,terdapat 6 rekanan yang disanki dengan total kerugian negera Rp966 juta.Namun hingga saat ini, baru dua rekanan yang sudah mengembalikan, tapi masih ada batas waktu untuk pengembalian itu.

“Sampai sekarang masih ada 5 rekanan belum mengembalikan kerugian negera ini, tapi semuanya berjanji akan segera melunasi, kita tunggu saja sesuai batas waktu yang telah ditentukan,” ucap Hafi.

Mantan kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setkab Sampang itu menguraikan, temuan BPK tersebut, sekitar 90 persen pada kualitas pengerjaan proyek yang tidak sesuai RAB.

Atas hal itu, Hafi akan membuat komintmen dengan rekanana sebelum melaksanakan kegiatan proyek pemerintah. Pihaknya akan membuat perjanjian secara tertulis dengan pihak rekanan.

Perjanjian itu memuat kewajiban mengerjakan sesuai RAB, jika tidak, rekanan wajib bertanggung jawabpenuh, baik jika adanya temuan atau kerusakan proyek, yakni wajib memperbaiki atau mengembalikan anggarannya.

“Kami sudah mengingatkan dan mewanti-wanti para rekanan ini agar segera mengembalikan, kalau tetap abai dan sudah mentok, nanti kami larikan ke aparat penegak hukum (APH) saja. Kalau kedepan ini, kami akan lebih tegas dengan membuat MoU sejak awal dengan rekanan, harus siap bertanggung jawab,” urainya.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Fadol berpesan agar para rekanan yang dijatuhi sanksi harus koperastif dan profesional. Dia juga berharap, para rekanan harus lebih memperhatikan kualitas pengerjaan, sehingga masalah itu tidak terulang kembali.

“Kami hanya berharap rekanan ini segera melunasi kerugian uang negara ini, harus koperatif dan profesional,” tukasnya. (sub/waw)

Komentar

News Feed