oleh

Tidak Terdaftar DTKS, Ribuan Warga Pamekasan Dinonaktifkan dari PBI-JKN

KABARMADURA.ID, Pamekasan –Terhitung sejak tahun 2019 hingga tahun 2020, telah ada 14.318 warga Pamekasan yang dihapus dari data penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN) oleh Kementerian Sosial.

Akibatnya, ribuan warga tersebut tidak lagi bisa menerima jaminan kesehatan gratis dari pemerintah dan harus mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri BPJS Kesehatan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan Moch. Tarsun mengungkapkan, ribuan warga yang dinonaktifkan tersebut merupakan warga yang tidak terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Karenanya, mereka tidak terdata sebagai fakir miskin yang harus mendapatkan PBI. Hal itu dikarenakan adanya pembaharuan data yang dilakukan oleh Kemensos dan tidak terinputnya data terbaru dari Pamekasan.

Kendati demikian, Tarsun mengaku, dalam bulan ini pihaknya akan segera melakukan sosialisasi validasi DTKS ke setiap desa dan kelurahan,. Langkah itu dilakukan sebagai pembaharuan data DTKS, agar warga yang sebelumnya tidak masuk di DTKS dapat dimasukkan dan kembali terdaftar sebagai penerima PBI.

“Kami sedang berupaya agar yang nonaktif itu segera dimasukkan ke DTKS. Nanti akan kami sosialisasikan ke seluruh operator di kecamatan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Khairul Umam mengaku, pihaknya telah meminta Dinsos untuk bergerak cepat melakukan validasi DTKS.

Bahkan pihaknya meminta agar Dinsos membentuk tim independen untuk melakukan pendataan secara akurat agar dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak di kemudian hari. Sebab menurutnya, pemerintah selama ini belum memiliki acuan data riil yang terbarukan.

Selain itu, pihaknya khawatir semrawutnya data sosial selama ini juga dipengaruhi oleh kekuatan kekuasaan yang dimiliki aparat di tingkat desa, sehingga saat pergantian perangkat desa data menjadi keluar masuk dan tidak riil.

Pihaknya telah menganggarkan biaya verifikasi dan validasi DTKS dalam perubahan APBD tahun 2020. Selain itu, Umam juga mengiyakan kesanggupan Dinsos untuk segera melakukan sosialisasi verifikasi dan validasi DTKS.

“Di perubahan APBD tahun 2020 itu sudah dianggarkan verifikasi validasi DTKS tersebut,” pungkasnya. (ali/pin)

Komentar

News Feed