Tiga Desa di Sampang Langgar Juknis Kotaku, Jalankan Dua Program Bersamaan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) JANGGAL: Tiga desa realisasikan dua program bersamaan, yakni Kotaku dan PISEW.

KABARMADURA.ID;SAMPANG-Pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Sampang janggal. Pasalnya, sebanyak tiga desa diduga menyalahi petunjuk teknis (juknis) yang ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebab dalam aturannya, desa penerima program Kotaku tidak diperbolehkan menerima program lain dari pemerintah pusat, khususnya dari program yang sama-sama bersumber dari Kementerian PUPR.

Penelusuran Kabar Madura, terdapat tiga desa di Sampang yang menerima dua program bersamaan dari Kementerian PUPR, yakni program Kotaku dan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Tiga desa itu di antaranya, Desa Banjar Talela, dan Desa Taddan Kecamatan Camplong.

Sementara satu desa lainnya adalah Desa Jelgung, Kecamatan Robatal Sampang. Ketiganya sudah merealisasikan dua program tersebut tahun ini. Untuk pekerjaan program Kotaku rata-rata sudah di atas 50 persen.

Senior Fasilitator, Ahmad Farhul Hidayah membenarkan hal itu. Dia mengakui jika dalam juknis tidak diperbolehkan. Namun, sebagai pendamping, pihaknya melanjutkan tugas sesuai ketentuan.

“Kami tidak tahu soal kebijakan itu. Kami hanya bekerja sesuai tugas kami. Melakukan pendampingan dan pemberdayaan, ” katanya.

Dia juga mengaku sudah ada sosialisasi. Bahkan setelah sempat diketahui tiga desa mendapatkan dua program bersamaan, pekerjaan sempat dihentikan. Namun, setelah itu, pendamping mendapat perintah untuk dilanjutkan. Sebab menurutnya, hal itu merupakan ranah kebijakan elit. Sehingga dua program tetap dilanjutkan.

“Pekerjaan sempat dihentikan satu bulan. Setelah itu kembali dilanjutkan. Sehingga pendamping melaksanakan tugasnya, ” katanya.

Untuk Madura program Kotaku, menurut Farhul, ada perlakuan berbeda. Sehingga ada kebijakan meski pekerjaan sempat dihentikan.

Terpisah, Camat Camplong, Syaffak mengakui bahwa desa di wilayahnya yang menerima program Kotaku dan program PISEW. Namun pihaknya mengaku tidak mengetahui jika bertentangan dengan juknis.

“Kami tidak tahu kalau ada juknis soal itu. Tapi kami hanya bisa mendukung jika desa di wilayah Camplong berkembang, ” katanya.

Reporter: Fathor Rahman

Redaktur: Wawan A. Husna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *