Tiga Faktor Memperburuk Kondisi Defisit APBD Sampang

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FAHOR RAHMAN) Menunda kegiatan bimtek, belanja pemeliharaan, belanja lembur, belanja sosialisasi, dan belanja perjalanan dinas, belanja mamin dan belanja kajian jasa konsultansi dan semacamnya.

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Refocusing anggaran tahap III akibatkan minusnya sumber pendanaan Kabupaten Sampang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mengungkap ada tiga faktor yang mengakibatkan terjadinya defisit sebesar anggaran hingga Rp128 miliar (Rp128.298.787. 865).

Faktor itu antara lain pendapatan asli daerah (PAD) yang menurun drastis sebesar 18,5 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2021. Selain itu juga akibat dana transfer umum dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat turun signifikan, yakni mencapai 42, 8 persen dari APBD murni tahun 2021.

Bacaan Lainnya

Penyebab terjadinya defisit juga adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2020 yang menjadi sumber pendanaan tahun 2021 sebesar 25 persen adalah earmark atau harus dialokasikan sesuai peruntukannya. Sehingga, tidak cukup menutupi defisit belanja APBD 2021.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sampang Yuliadi Setiawan membenarkan hal itu. Dia mengatakan bahwa beberapa faktor itu yang menyebabkan banyak anggaran yang harus dialihkan dan berdampak pada penundaan kegiatan.

“Turunnya PAD sangat berpengaruh. Apalagi penurunannya tidak sedikit. Akibatnya, kondisi keuangan tidak seimbang,” ucapnya.

Namun pihaknya meyakini bahwa kondisi itu terjadi hampir di semua kabupaten. Salah satunya soal turunnya dana transfer umum dari pemerintah pusat yang menurun hingga 42,8 persen. Jumlah itu tidak sedikit dan menguras tenaga di tingkat kabupaten.

Sehingga pemerintah harus melakukan refocusing ketiga. Ini sebagai upaya untuk membuat keuangan stabil dan tidak defisit. Meski sampai saat ini belum ada keputusan final, setelah dirasionalisasi kekurangan defisit Rp3 miliar.

Beberapa program pemerintah harus dikorbankan dan ditunda tahun depan. Sebab tidak sedikit perencanaan yang sudah matang tapi terpaksa ditunda. Meskipun pemangkasan itu melalui banyak pertimbangan dalam penentuan program yang ditiadakan.

“Ada dua poin yang kita tekankan dalam penentuan pemangkasan program pemerintah. Dan itu dipastikan tidak akan mengganggu program prioritas, “katanya.

Yuliadi Setiawan menyebut, dua poin penekanan pemangkasan di antaranya menunda belanja modal (BM) yang masih ditangguhkan yang tidak bersifat mendesak dan belanja alat kantor, seperti komputer, laptop dan alat-alat alat kantor lainnya. Namun belanja alat masih dalam proses dan akan ditunda.

Selain itu, ditekankan untuk mengurangi belanja barang dan jasa sebesar 50 persen tapi non earmark. Sehingga, beberapa kegiatan yang akan ditunda itu seperti belanja bintek, belanja pemeliharaan, belanja lembur, belanja sosialisasi, dan belanja perjalanan dinas. Termasuk belanja makanan dan minuman (mamin) dan belanja kajian jasa konsultansi dan semacamnya.

“Semoga kondisi ini segera selesai. Sebab, penurunan PAD akibat kondisi wabah yang belum selesai. Sehingga kita tidak lagi melakukan refocusing pada tahun berikutnya,” ucapnya.

Ketua DPRD Sampang Fadol mengakui bahwa kondisi defisit bisa saja terjadi di semua kabupaten. Sebab memang banyak sumber anggaran yang turun signifikan. Tapi pihaknya meminta agar program prioritas tetap dilanjutkan sebagai wujud pembangunan.

“Tentunya pemerintah sudah punya perhitungan, wilayah anggaran mana yang harus dipangkas. Jangan sampai mengutak-atik program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ” katanya. (man/waw)

PENYEBAB DEFISIT SAMPANG CAPAI Rp128 MILIAR

  • PAD turun hingga 18,5 persen dari APBD murni
  • Transfer DBH dari pemerintah pusat turun 42, 8 persen dari APBD murni
  • 25 persen dari SiLPA APBD 2020 harus dialokasikan sesuai peruntukan (tidak menutup defisit APBD).

PENEKANAN ANGGARAN DENGAN PEMANGKASAN

  • Menunda belanja modal yang tidak bersifat mendesak

Belanja alat kantor seperti komputer, laptop dan alat-alat alat kantor lainnya

  • Mengurangi belanja barang dan jasa sebesar 50 persen non earmark

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *