Tiga Kabupaten di Madura Saling Kejar Turunkan Angka Stunting

KABARMADURA.ID | Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab penting dalam menekan angka stunting. Sebab, dalam penanganannya harus dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Setiap tahun selalu dialokasikan anggaran penangannya. Bahkan mencapai miliaran rupiah per tahun.

Di Bangkalan, anggaran serta penangangannya jadi tanggung jawab empat OPD, yakni Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Bangkalan.

Kepala Dinas KBP3A Bangkalan Amina Rachmawati mengungkapkan, total anggaran untuk pendampingan sebesar Rp1,5 miliar, dihitung Rp10 ribu per keluarga. Kegiatan seperti mini lokakarya setiap bulan, audit kasus stunting, pendataan validasi dan pendampingan memalui kader hingga ke setiap keluarga.

“Orang sehat pun harus juga menjaga kesehatan. Mulai dari pasangan yang akan menjadi pengantin. Setelah hamil dan punya anak, maka akan menjadi perhatian supaya menjaga pola hidup dan dianjurkan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dari situ stunting dapat diatasi,” ungkapnya, Selasa (1/11/2022).

Sedangkan di Dinkes Bangkalan, anggarannya sekitar Rp600 juta. Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Bangkalan Aris Budiarto juga menjelaskan, ada puluhan upaya dalam penanganan stunting. Di antaranya ada 14 upaya intervensi gizi spesifik dan 12 upaya dalam intervensi gizi sensitif.

“Sekarang sudah mulai turun, dari prevalensi 38 persen menjadi 20 persen. Memang tidak mudah menurunkan stunting, perlu keterlibatan banyak sektor dan peran masyaraka,” pungkasnya.

Sedangkan Pemkab Sampang mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp8 miliar. Anggaran itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Program itu sebagian besar menjadi tugas Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes) KB Sampang.

Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi melalui stafnya Siti Aisyah mengatakan, anggaran penanganan stunting itu dipecah ke dua bidang; bidang kesmas dan bidang KB. Sebagian besar anggaran dialokasikan di bidang KB.

Alokasi untuk bidang Kesmas yaitu sebesar Rp1,8 miliar lebih. Anggaran itu dibagi menjadi dua kategori program. Yakni program fisik dan nonfisik. Untuk program fisik dialokasikan sebesar Rp1,1 miliar. Sisanya sebanyak Rp750 juta untuk pengadaan peralatan.

“Serapannya sampai sekarang sekitar 70 persen,” ucap Siti Aisyah, Selasa (1/11/2022).

Dia menjelaskan, angka stunting di Sampang terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013, angka stunting berada di angka 47,40 persen. Pada tahun 2018 berada di angka 47,90 persen. Di tahun 2019 berada di angka 34,39 persen. Di tahun 2021 angka stunting di angka 17,5 persen.

“Target nasional, tahun 2024 stunting harus turun 14 persen. Itu target nasional,” sambung Aisyah.

Sementara hasil survei untuk angka stunting di tahun 2022 sampai saat ini belum keluar. Namun, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) telah dilakukan secara serentak se Indonesia. Kemungkinan hasil survei itu baru akan muncul di bulan Desember mendatang.

Dalam pelaksanaannya, Dinkes KB Sampang melibatkan sejumlah pihak. Sebab, organisasi perangkat daerah (OPD) lain juga memiliki program yang orientasinya juga untuk penanganan stunting. Selain itu, organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi pemuda juga dilibatkan.

“Anggaran nonfisik itu kami realisasikan untuk kegiatan peningkatan kompetensi seperti pelatihan kader dan yang lainnya,” pungkas Asiyah.

Sementara itu, anggaran yang dikucurkan untuk penekanan prevalensi stunting di Pamekasan sudah mencapai Rp153 miliar, dibandingkan tahun 2021 lalu hanya berada diangka 90 miliar. Jika dilihat dari survei dari status gizi Indonesia (SSGI), angka stunting berada prevalensi 38 persen dari total populasi bayi.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan Taufikurrachman melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (P2M) Khairul Anam, khusus tahun 2022 ditangani 14 organisasi perangkat daerah OPD.

Dari 14 OPD tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan yang paling dominan, yakni mencapai Rp36 miliar.

“Kalau masalah utama pada penekanan stunting berada pada pola hidup bersih masyarakat, perlu diedukasi lagi, kendala berikutnya pada pola asuh, pernikahan dini, dan lainnya,” urainya.

Penanganan stunting dipilah menjadi dua, yakni penangan spesifik yang berhubungan dengan kesehatan yang diampu oleh Dinkes Pamekasan dan penangan sensitif yang diartikan sebagai penyebab tidak lansung, dibebankan kepada 13 OPD.

“Intervensinya berada di desa lokus stunting, tahun 2022 ada 50, sedangkan pada tahun 2023 sudah ditetapkan ada 24 lokus stunting, sudah mulai ada penurunan, kan sudah ketemu dari cakupan data yang ada di tahun ini sudah terpetakan,” tuturnya.

14 OPD yang menangani stunting tersebut antara lain Dinas Kesehatan (Dinkes) DP3AP2KB, Bappeda, Disdikbud, Dispendukcapil, DPKP, Dinsos, Diskominfo, DKP, DKPP, DPMD, DLH, Bagian Kesra, dan Disperindag.

BANGKALAN