oleh

Tiga Kerajaan di Pulau Madura yang Sengaja di Musnahkan oleh Belanda

Oleh: Isqomar (Mahasiswa UINSA Surabaya)

Dalam catatan sejarah, setidaknya ada tiga kerajaan besar yang pernah mendiami pulau Madura, yaitu; kerajaan Sumenep, Pamekasan dan Bangkalan. Walaupun keberadaan tiga kerajaan tersebut dalam perjalanannya tidak pernah memiliki otoritas politik yang mandiri (selalu dibawah hegemoni kerajaan lain), tetapi tidak bisa dinafikan bahwa kontribusi kerajaan-kerajaan tersebut sangat signifikan bagi kemajuan masyarakat Madura.

Pada tahun 900 sampai 1600-an kerajaan-kerajaan di Madura berada di bawah pengaruh hegemoni kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa mulai dari Kediri, Singasari, Majapahit hingga Mataram. Sedangkan di tahun 1500 sampai 1624 kerajaan-kerajaan di Madura sangat bergantung pada kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa Seperti Demak, Gresik, dan Surabaya. Ketika menilik sejarah panjang tersebut, harus diakui bahwa pengaruh Jawa atas Madura sangatlah besar. maka tidak heran apabila Kuntowijoyo menulis bahwaMadura secara politik, geografis dan historis merupakan wilayah yang satu dengan Jawa (Kuntowijoyo, 2002: 2).

Berdasarkan latar bekalang tersebut, penulis tertarik membahas secara komprehensif terkait bagaimana bisa tiga kerajaan yang sudah lama mendiami Madura musnah, kenapa eksistensinya tidak bisa seperti kerajaan Yogyakarta, Cirebon, Deli, Ternate dan Surakarta. Walaupun sebagian besar kerajaan tersebut tidak punya kekuatan dan hak politik (terkecuali kerajaan Yogyakarta) kesemuanya sampai saat ini masih ada dengan garis keturunan yang masih hidup. Ini perlu diselidiki apakah; ‘musnah’ atau ‘dimusnahkan’. Musnah dalam arti  hukum alam atau dimusnahkan dalam arti ada upaya dengan sengaja memusnahkan keberadaan kerajaan-kerajaan di Madura.

Madura dan Hegemoni kerajaan Jawa

Karena Madura tidak pernah merdeka secara kekuasaan dan politik, maka Madura selalu mempunyai patron (pelindung) yang berbeda-beda dari masa ke masa, tergantung pada kerajaan siapa yang berkuasa di Jawa saat itu. Tahun 1624, Sultan Agung dari Mataram melakukan ekspansi ke wilayah timur dan berhasil menaklukkan Madura dan Surabaya. Keberhasilan Mataram menaklukkan Madura terjadi setalah Sultan Agung menggerakkan 160.000 pasukannya untuk melawan masyarakat Madura yang bisa bertahan cukup lama dengan gagah berani (De Jonge, 1989: 48). Setelah itu, kisaran awal abad ke-18 Madura berada di bawah pengaruh VOC yang selang berjalannya waktu karena VOC bangkrut, Madura langsung dibawah pengaruh kolonialisasi Belanda.

Saat Madura dibawah taklukkan Mataram Islam, Belanda hadir sebagai pihak yang menjamin kemerdekaan bagi kerajaan-kerajaan di Madura utamanya atas hegemoni Jawa. Akhirnya, pada tahun 1705 Belanda memberikan jaminan kemerdekaan untuk Sumenep dan Pamekasan, kenudian di tahun 1743 kemerdekaan itu diberikan pula untuk kerajaan Bangkalan. Berkat adanya jaminan kemerdekaan ini, hegemoni Mataram atas kerajaan-kerajaan di Madura tidak begitu kuat.

Seperti ditulis Syamsuddin, (2019: 14) bahwa raja-raja di Madura disematkan gelar “Sultan” yang setaraf dengan para raja di Yogyakarta dan Surakarta, walaupun dalam kenyataannya raja-raja di Madura masih di bawah pengaruh Belanda. Karena Mataram sempat terjadi konflik internal berupa perebutan kekuasaan, pengaruh atas Madurapun beralih tangan ke Belanda. Bahkan, karena perannya dalam membantu menaikkan tahta di mataram, Belanda mendapatkan bagian kekuasaan Mataram di wilayah timur yaitu Sumenep dan Pamekasan.

Seperti ditulis Syamsuddin, (2019: 14) dari Heeres, 1935: 244, tentang Perjanjian penyerahan wilayah timur terhadap Belanda yaitu :

“Dengan ini yang Mulia secara hukum melepaskan dan menyerahkan dalam perlindungan kompeni daerah-daerah Sumenep dan Pamekasan yang terletak di ujung Timur Madura.”

Setidaknya dari sejarah singkat tiga kerajaan tersebut, dapat dipahami bahwa semenjak tiga kerajaan di pulau Madura berdiri, kerajaan-kerajaan besar yang ada di Jawa sangat ambisius memperebutkan pengaruh atau hegemoni atas kerajaan-kerajaan di pulau Madura. Ini karena Madura memiliki tanah yang subur dan memiliki produk-produk lokal lainnya yang sulit ditemukan di daerah lain.

Upaya Hegemoni Belanda dengan Menghapus Kerajaan di Madura

Pada tahun 1857, setelah Madura berada dalam Hegemoni belanda, upaya yang dilakukan belanda untuk memperkokoh cengakraman pengaruhnya atas tiga kerajaan di Madura dilakukan dengan pelan-pelan mengahapus sistem pemerintahan kerajaan yang ada di Madura. Upaya tersebut dilakukan pertama dengan mengubah bentuk pemerintahan di Madura menjadi keresidenan Madura yang dipimpin oleh Belanda sendiri (residen Belanda) dan pusat pemerintahannya berada di Pamekasan.

Kemudian di tahun 1858, keresidenan Belanda membagi Madura menjadi dua bagian yaitu Residen Madura Timur yang berpusat di Pamekasan dan Residen Madura Barat yang berpusat di Bangkalan. Seperti ditulis Syamsuddin, (2019: 18) mengutip Kuntowijoyo, 2002: 5) bahwa Keresidenan Madura Timur beranggotakan Sumenep dan Pamekasan, terdapat 12 kepala distrik, 34 kepala subdistrik dan 521 kepala desa. Sementara di Keresidenan Barat beranggotakan Sampang dan Bangkalan, terdapat 9 kepala distrik, 30 kepala subdistrik dan 467 kepala desa.

Sampai disini upaya Belanda menghilangkan keberadaan kerajaan-kerajaan di Madura berjalan mulus. Bahkan di tahun-tahun berikutnya tiga kerajaan yang mendiami pulau Madura benar-benar musnah. Menurut Kuntowijoyo, (2002: 5) penghapusan kerajaan dimulai dari Pamekasan yaitu pada tahun 1958, kemudian kerajaan Sumenep di tahun 1883 dan pada akhirnya disusul oleh kerajaan Bangkalan pada tahun 1885.

Bahkan di tahun 1864 Belanda berhasil mendesak Panembahan Bangkalan untuk melepaskan sebagian wilayahnya menjadi kabupaten sendiri yang saat ini dikenal dengan nama Sampang. Hilangnya tiga kerajaan di Madura secara otomatis mengubah sistem pemerintahan yang ada menjadi seperti sekarang.

 

Surabaya, 27 September 2020

 

Komentar

News Feed