oleh

Tiga Laporan Rekapitulasi Suara Terindikasi Pidana

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Rekapitulasi suara Pemilu 2019 tingkat kabupaten sudah rampung pada Sabru (4/5), namun menyisakan banyak laporan dugaan kecurangan dari para calon anggota legislatif (caleg).

Hingga kemarin (6/5), terdapat 34 laporan yang masuk ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bangkalan. Laporannya terkait hasil rekapitulasi di tingkat KPU. Tujuh laporam

Ketua Bawaslu Bangkalan Musta’in menjelaskan, ada tujuh laporan pasca rekapitulasi di tingkat kabupaten. Dari sejumlah laporan tersebut, terdapat tiga laporan yang terindikasi masuk dalam kasus pidana. Sementara sisanya itu masalah administrasi.

Untuk laporan yang masuk indikasi pidana, Bawaslu sudah mengumpulkan data pelanggaran untuk d serahkan ke pihak kepolisian. Tiga kasus yang masuk dalam kasus pidana datang dari caleg Partai Hanura dan PKS di Dapil Bangkalan V di Kecamatan Kamal akibat perubahan suara.

“Sementara untuk kasus pidana yang di Desa Kampak, terlapor sudah mendapatkan panggilan dari pihak pengadilan.” tuturnya di ruangan kantor Bawaslu Bangkalan, Senin, (6/5).

Soal Bawaslu tidak melakukan protes saat ada perbedaan suara saat rekapitulasi di KPU, Mustain menjawab dengan tegas, bahwa yang berhak protes dalam proses rekapitulasi adalah dari saksi. Ditegaskan pula, Bawaslu bisa menjadi pembanding jika dalam perselisihan itu tidak menemukan titik kejelasan.

“Bawaslu di sini selaku pengawas bukan perekap, maka saat ada perbedaan suara saat rekapitulasi maka yang seharusnya melakukan protes adalah dari pihak saksi, karena saksi itulah yang mendapatkan mandat,” jelasnya. (km46/waw)

Komentar

News Feed