oleh

Tiga LSM di Sampang Bentrok dengan Kepolisian

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Aksi demonstrasi terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana desa (DD) Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, yang dilakukan oknum kepala desa (Kades) di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang diwarnai kericuhan, Rabu (24/3/2021).

Salah satu indikasinya, sejumlah warga yang tergabung dalam beberapa aliansi lembaga swadaya masyarakat (LSM), masing-masing Madura Development Watch (MDW), Jatim Corruption Watch (JCW) dan Jaringan Kawa Jawa Timur (Jaka Jatim) koordinator Sampang, tidak ditemui oleh Kajari.

Sontak, terjadi saling dorong antara kepolisian dengan peserta aksi. Salah satu peserta aksi MDW Sampang, Siti Farida menyampaikan, alasan Kajari tidak menemui peserta sangat tidak masuk akal. Sebab, seluruh peserta aksi sudah mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai protokol kesehatan (protkes) Covid-19.

Menurutnya, dugaan kasus DD cukup bukti untuk dinaikan ke penyidikan berdasarkan serah terima berkas dari kasi intel ke kasi pidana khusus (Pidsus) Kejari Sampang pada 30 Agustus 2019. Bahkan, sudah dilakukan pemanggilan terhadap 9 orang saksi.

“Bagaimana bisa menjalankan tugas di Sampang dengan benar, menemui teman-teman aksi saja tidak mau. Lebih baik mundur saja atau pindah ke tempat lain. Karena di Sampang ini, masih banyak PR yang belum terselesaikan,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Busiri. Menurutnya, Kajari Sampang tidak profesional dalam menangani kasus, utamanya soal dugaan tipikor DD Sokobanah Daya. Sebab, dugaan tersebut sudah berjalan dua tahun.

Ia meminta, kajari tegas menyikapi kasus laporan dari masyarakat. Namun, apabila tidak tidak berani menemui peserta aksi,  penanganan kasus tersebut terindikasi adanya permainan mata dengan oknum terduga.

Selain itu, kasus tipikor tersebut sebelumnya sempat direkayasa oleh mantan kasi pidsus. Sehingga kasus tersebut terhenti dan tidak ada kejelasan. Padahal, berbicara bukti berdasarkan UU RI nomor 31 tahun 2001 tentang Tipikor, kasus tersebut sudah dalam penyidikan.

“Kasus ini dari tahun 2018, bahkan dari sebelumnya sudah empat kali dikawal tetapi tidak ada tindak lanjut. Jangan-jangan penanganan kasus ini ada main mata, sehingga sengaja didiamkan. Berbicara bukti sudah memenuhi untuk ditindak lanjuti,” tegasnya.

Pihaknya mengancam,  dalam waktu dekat akan kembali melakukan aksi yang lebih besar. Sebab, merasa kecewa dengan kinerja penegak hukum yang terkesan bermain-main.  “Jika penegakan hukum ini ditangani pemimpin yang takut menemui masyarakat, akan seperti apa Sampang ke depan,” bebernya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Sampang, Achmad menyampaikan pada dasarnya Kajari Sampang bukan tidak mau menemui peserta aksi, hanya saja kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya wabah Covid-19.

Selain itu, soal kasus tersebut dirinya menegaskan tidak menutup-nutupi. Bahkan, untuk berkas bukti kasus itu tidak akan hilang dan tidak akan dibawa keluar. Namun, untuk menindak lanjuti kasus tersebut akan mempelajari terlebih dahulu. Sebab, masih baru menjabat.

“Kami sudah koordinasi dengan pimpinan, dan peserta aksi diminta perwakilan untuk membahas soal kasus itu tapi tidak mau, mintanya bahas di luar,” responnya singkat. (mal/ito)

Komentar

News Feed