Tiga Pasar Tradsional di Sampang Gagal Penuhi Target PAD

  • Whatsapp
(KM/SUBHAN) TID AK TERPENUHI: Disperindagprin Sampang menyebut terdapat tiga pasar tradisional yang pencapaian PAD nya masih dibawah 60 persen.

Kabarmadura.id/Sampang-Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi sewa kios dan los pasar tradisional di Kabupaten Sampang, gagal tercapai 100 persen. 25 pasar tradisional yang ada di Kota Bahari, hanya mampu menyumbang PAD di angka 78,06 persen atau senilai Rp3,7 miliar dari target PAD Rp4,7 miliar.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagprin) Sampang Abd Hannan mengatakan, ada 3 pasar yang tercatat memiliki capaian PAD sangat rendah, bahkan hingga tutup tahun masih di bawah 60 persen.

“Tiga pasar yang pendapatannya masih dibawah rata-rata, yakni Pasar Omben 51 persen, Pasar Karang Penang 50 persen dan Pasar Sreseh 52 persen,” ucap Abd. Hannan saat dihubungi Kabar Madura, Selasa (8/1/2020).

Dirinya melanjutkan, setiap tahun ada program revitalisasi terhadap pasar tradisional di Sampang. Salah satu tujuannya untuk mendongkrak pendapatan. Sayangnya, program revitalisasi belum memiliki dampak yang signifikan. Terbukti, sejak beberapa tahun terakhir, PAD pasar rakyat tidak pernah sesuai target yang ditetapkan.

Selain itu dirinya mengungkapkan, ada sebagian pasar yang hingga kini belum tersentuh revitalisasi, sehingga para pedagang tidak mau membayar uang sewa kios dan lapak sesuai peraturan daerah (perda). Akibatnya, pendapatan sejumlah pasar tidak sesuai target.

“Para pedagang mau bayar retribusi sesuai perda jika pasarnya sudah dibanguan, seperti di Omben dan Pasar Sreseh ini,” terangnya.

Dirinya mengklaim, tidak terpenuhinya PAD pasar tersebut bukan karena kelalaian pihak pengelola atau koordinator pasar, tetapi memang masyarakat masih menggunakan perda lama untuk membayar sewa.

Padahal menurutnya, selisih pendapatan antara perda lama dan yang baru itu, hanya sekitar 30 persen. Dirinya mencontohkan, jika mengacu pada perda lama sewa kios hanya Rp30 ribu per bulan, sementara di perda baru, sewa kios sudah di atas Rp50 ribu per bulan.

“Kalau memang penyebabnya tidak terpenuhinya target PAD ini karena kepala pasar atau petugas yang ada, pasti akan kami evaluasi,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sampang Alan Kaisan berharap, Disperindagprin Sampang lebih serius dalam mengawasi kinerja para koordinator pasar tradisional. Pihaknya meminta kepala pasar yang kinerjanya dinilai kurang baik dan maksimal segera dievaluasi, sehingga kedepannya target PAD bisa terpenuhi.

“Kami harap, kedepannya target yang sudah ditetapkan ini bisa terpenuhi, makanya koordinator pasar yang tidak maksimal segera dievaluasi,” singkatnya. (sub/pin)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *