Tiga Pekerjaan IHT di Pamekasan Batal PL

News66 views

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN -Program pembangunan penyediaan atau pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau yang akan dilaksanakan di 22 titik tahun ini. Namun, tiga diantaranya tidak dilanjutkan. Sebab persyaratan administrasi yang dibutuhkan tidak lengkap. Hal tersebut diungkapkan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Basri Yulianto, Selasa (3/7/2023). 

Menurutnya, peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) penunjang industri hasil tembakau sangat diperlukan untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Apalagi, kabupaten yang berjuluk Gerbang Salam ini merupakan suatu wilayah penghasil industri hasil tembakau terbesar di Madura. Sehingga, realisasi pembangunan harus optimal. 

Banner Iklan Stop Rokok Ilegal

“Meskipun menggunakan metode pengadaan langsung (PL), kalau administrasi tidak lengkap, maka kami batalkan,” ujarnya kepada Kabar Madura.

Baca Juga:  Banyak Kecolongan Pendapatan akibat Bocornya Pintu Masuk Pantai Lombang

Pihaknya menuturkan, sedikitnya ada tiga pekerjaan dibatalkan. Masing-masing meliputi, penyediaan atau pemeliharaan Infrastruktur konektivitas yang mendukung IHT Desa Bangkes Paket 1 Rp150 juta, penyediaan atau pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau Desa Blumbungan Rp200 juta, dan penyediaan serta pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau Desa Bangkes paket 2 Rp150 juta.

“Untuk teken kontrak dari semua pekerjaan itu, saya belum menerima laporan, itu kan ranahnya pejabat pengadaan, kalau administrasi tidak lengkap ya sudah,”;tuturnya.

Diakuinya, untuk anggaran pembangunan IHT di 2023 berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 dengan total kurang lebih Rp6 miliar kurang lebih. Sedangkan untuk masing-masing pekerjaan bisa dipastikan di bawah Rp200 juta. Sebab melalui mekanisme non tender.

Baca Juga:  Rencana DLH Sumenep Menambah TPST Ditentang Aktivis Lingkungan

“Anggaran yang diperuntukan bergantung dengan kondisi di lapangan,” paparnya.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan Mohammad Bahtiar Eko Firmansah menegaskan, ada 22 pekerjaan IHT yang ditayangkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sedangkan untuk kewenangannya berada di organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, berikut dengan dibatalkannya pengadaan non tender tersebut.

“Pengadaan langsung itu ranah kebijakannya dinas, hanya saja  memakai sistemnya kami,” responnya. 

Pewarta: Khoyrul Umam Syarif 

Redaktur: Totok Iswanto 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *