oleh

Tim Monev Pemkab Sampang Ingatkan Kontraktor Nakal

KABARMADURA.ID, Sampang -Guna memastikan kualitas pengerjaan proyek pembangunan Tim Monev Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang berjanji akan memaksimalkan upaya pemantauan dan pengawasan terhadap semua pengerjaan proyek pembangunan yang didanai dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Bahkan, tim monev tidak akan segan-segan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pembongkaran, manakala masih ditemukan kualitas pengerjaan yang jelek dan tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB) yang ada. Untuk itu, pihaknya mewanti-wanti kepada para konsultan pengawas dan pelaksana agar menjalan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Tim Monev Bidang Pembangunan Gedung Pemkab Sampang Moh. Zis mengatakan, kualitas pengerjaan proyek pembangunan harus diutamakan. Pihaknya tidak main-main jika dikemudian hari masih ditemukan kualitas pengerjaan jelek, tidak sesuai RAB agar dilakukan pembongkaran, seperti kejadian di SDN Birem 4 Tambelangan dan lainnya.

Dirinya membeberkan, hingga kini pihaknya masih kerap mendapatkan laporan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan masyarakat, tentang adanya pengerjaan yang proyek di daerah yang berjuluk kota Bahari itu yang diduga dikerjakan asal-asalan. Namun, saat ini masih dalam proses peninjauan, jika terbukti tidak sesuai RAB, akan direkomendasikan untuk segera dibongkar.

“Semua pengerjaan proyek pembangunan tetap dalam pengawasan kami (tim monev red). Maka, jangan main-main dengan kualitas, pihak konsultan pengawas dan pelaksana harus bekerja maksimal. Jangan sampai kejadian pembongkaran di SDN Birem ini terulang kembali, harus dijadikan pelajaran bagi pelaksana yang lain,” ungkap Moh. Zis saat ditemui Kabar Madura di ruang kerjanya.

Pria yang menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang itu menegaskan, tugas utama dibentuknya tim monev yang terdiri dari beberapa OPD teknis tersebut, untuk memastikan kualitas pembangunan gedung dan jalan di wilayah Sampang bagus dan sesuai perencanaan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir adanya kasus gedung ambruk, tidak lama dari masa pengerjaan, seperti kasus gedung SMP di Ketapang dan SDN Tambelangan yang ambruk hingga berujung tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab setempat.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Fadol mendesak, konsultan pengawas harus lebih aktif memberikan pendampingan dan teguran kepada pelaksana. Jika pelaksana tetap mengabaikan, dirinya meminta segera melaporkan ke instansinya dan tim monev untuk ditindaklanjuti.

Pihaknya berharap, para konsultan pengawas tidak melindungi dan kongkalikong dengan pihak pelaksana yang nakal. Untuk itu, dirinya menyarankan agar para konsultan pengawas tetap profesional dan pihak pelaksana wajib mengedepankan kualitas pengerjaan.

“Kami harap baik konsultan pengawas dan pelaksana harus betul-betul profesional. Kami akan memaksimalkan fungsi pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan,”ujar politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (sub/mam)

Komentar

News Feed