oleh

Timpang, Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan Tolak Pengesahan UU Cipta Kerja

KABARMADURA.ID, Pamekasan – Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, menolak pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) Republik Indonesia (RI). Pengesahan yang dilakukan pada 5 Oktober tengah malam itu dinilai sangat merugikan para pekerja.

Menurut Juru Bicara (Jubir) Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan Ismail, penolakan terhadap UU Cipta Kerja merupakan instruksi dari Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono.

Menurutnya, sedari awal Demokrat tidak sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja lantaran dinilai tidak urgen.

“Omnibus Law itu kan ada beberapa UU yang dijadikan beberapa saja. Disitu ada buruh, karyawan, yang kalau dilihat sangat merugikan mereka, utamanya regulasi terkait pesangon, serta gaji yang sebelumnya ada 32 kali, sekarang menjadi 16 kali gaji,” ungkapnya, Rabu (7/10/2020).

Dia mengungkapkan, UU Cipta Kerja malah lebih menguntungkan pemilik modal daripada buruh yang kesejahteraan banyak dikesampingkan.

Dirinya menilai, apabila pemilik modal yang mendominasi maka yang menjadi korban adalah para buruh dengan tindakan yang semena-mena.

Ismail menuturkan, adanya UU yang menjadi konsensus bersama harus menjadi payung kesejahteraan bersama-sama sesuai dengan nilai-nilai pancasila yang menjadi acuan.

“Seharusnya undang-undang itu berpihak kepada buruh, kepada pekerja, kepada petani, tapi ini kan tidak, ini justru berpihak kepada para pemodal,” urainya.

Ismail menjelaskan, secara kelembagaan, Partai Demokrat akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) sebagai bentuk konkrit keberpihakan pada masyarakat kecil.

Langkah itu lanjut dia, juga sebagai bentuk tekanan publik untuk mempengaruhi pemangku kebijakan, khususnya Presiden Joko Widodo agar menganulir UU Cipta Kerja yang sudah ditetapkan.

Sebab jika dibiarkan, nantinya akan ada regulasi turunan, baik itu berupa Peraturan Pemerintah (PP), serta peraturan menteri yang membidangi.

“Demokrat melihat melalui UU Cipta Kerja pemerintah lebih cenderung berpihak kepada pemilik modal” pungkasnya. (rul/pin/*)

Komentar

News Feed