oleh

Tindak Lanjut Aduan Dugaan Pelanggaran Berjalan Lambat

Kabarmadura.id/SAMPANG-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sampang mencatat, terdapat puluhan laporan duagaan pelanggangaran pemilu. Sayangnya, hingga proses rekapitulasi pemilu tingkat kabupaten dan Provinsi Jawa Timur selesai, puluhan laporan dan temuan pelanggaran itu tidak kunjung ada kejelasan.

Dugaan terjadinya pelanggaran pemilu itu, dilaporkan oleh masyarakat sebanyak 19 kasus, temuan Bawaslu 7 kasus dan 3 kasus pelanggaran limpahan dari Bawaslu Jawa Timur untuk diproses di tingkat kabupaten, Sehingga jumlah pelanggaran pemilu di Sampang mencapai 29 kasus.

Namun, baru sebagian kecil pelanggaran yang diproses, baik secara etik atau pidana. Sejauh ini, baru tiga kasus yang diproses secara etik dua kasus, dan pidana satu kasus.

“Pastinya, semua laporan dan temuan ini, tetap akan ditindaklanjuti meskipun proses rekapitulisi sudah selesai, dengan catatan laporan pelanggaran ini lengkap, baik syarat formil dan materiilnya, hanya saja harus dilakukan secara bergantian,” ucap Ketua Bawaslu Sampang Insiyatun saat ditemu di ruang kerjanya, Rabu (15/5).

Lanjut dia, setelah berkas diverifikasi dan klarifikasi semua laporan pelanggaran tersebut, terdapat sejumlah laporan yang tidak melengkapi persyaratan. Sehinggga laporan pelanggaran itu, tidak bisa diproses. Itu berdasarkan Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 yakni sejak terjadinya dan diketahuinya kasus pelanggaran.

“Belum semua kasus pelanggaran pemilu dapat diproses, saat ini masih melakukan verifikasi dan klarifikasi. Namun, semua laporan ini tetap kami ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Sambung Insiyatun, adapun pelanggaran pemilu yang ditangani Gakkumdu Sampang baru satu, yakni  kasus kotak suara yang dibawa lari di TPS 13 Desa Bapelle, Kecamatan Robatal dan sudah ditangani kejaksaan. Karena kasus itu sudah klir masuk ke ranah pidana, saat ini tinggal menunggu jadwal sidang di pengadilan. Untuk kasus lainnya masih dibahas lebih lanjut.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Sampang Divisi Penindakan Pelanggaran, Yunus Ali Ghafi mengaku, mayoritas laporan pelanggaran pemilu yang ditangani instansinya, masih dalam tahap proses pemanggilan saksi, pelapor dan melengkapi sejumlah berkas pelaporan untuk diproses lebih lanjut.

“Laporan yang kami proses secara etik sekurangnya sudah ada dua kasus, yaitu kasus di Kecamatan Torjun dan Kedungdung. Sedangkan yang lainnya masih dalam proses,” ucap Yunus kepada awak media.

Lanjut Yunus, laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkasnya lengkap dan memenuhi syarat formil dan materil, diklarifikasi ke semua pihak terkait, baik pelapor, saksi dan bukti-buktinya. Sedangkan untuk laporan yang tidak melengkapi berkas dan persyaratan, pelapor akan dikirimi surat, agar segera melengkapi, setelah itu baru bisa diproses.

Namun, jika berkas dan persyaratan laporan dugaan pelanggaran itu tidak terpenuhi, maka secara otomatis laporan itu ditangguhkan atau tidak dapat diproses.

”Prinsipnya, kami (Bawaslu red) pasti tindaklanjuti semua laporan dugaan pelanggaran ini, dengan catatan berkas dan persyaratan serta bukti dapat terpenuhi,” bebernya.

“Kami minta para pelapor dan terlapor proaktif menghadiri surat panggilan untuk proses klarifikasi, dan menunjukkan bukti yang sah dan kuat, sehingga kasus dugaan pelanggran ini cepat selesai,” pungkasnya. (sub/waw)

Komentar

News Feed