Tindaklanjuti Interpelasi Setelah Pembentukan AKD

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/SUMENEP-Wacana interpelasi terhadap Peraturan Bupati (Perbup) nomor 54/2019 tentang pencalonan, pemilihan, pengkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa terus bergulir. Terbaru, pembahasan tentang interpelasi akan dilakukan setelah pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Bahkan Pimpinan DPRD sudah memberikan estimasi yakni, pada hari Jumat (4/10) bakal ditindaklanjuti setelah rapat paripurna dan rapat pembentukan AKD.

“Pada intinya Interpelasi bakal ditindaklanjuti setelah pembentukan AKD,” kata Ketua fraksi PDI Perjuangan Zainal, Selasa (1/1).

Politisi PDI Perjuangan itu meyakini pembahasan bakal cepat selesai. Sebab, semua fraksi sudah menyetujui dan bakal melakukan pembahasan secara mendalam.

“Interpelasi ini bukan hanya sebatas wacana namun jajaran DPRD dan seluruh fraksi sudah cepat dan tanggap dalam menyikapi itu,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Wakil pimpinan DPRD Sumenep Fraksi Demokrat Indra Wahyudi. Ia mengatakan, saat ini sudah jalan. Namun, memang AKD lebih didahulukan. Alasannya, jika AKD belum diebentuk terlebih dahulu maka nantinya akan terbengkalai.

“Jadi AKD dulu baru interpelasi bakal sempurna,” ujarnya.

Dujelaskan, nantinya juga termasuk pembentukan badan musyawarah (bamus) yang dapat mengagendakan paripurna interpelasi. Menurutnya hal tersebut sudah hasil kesepakatan pimpinan DPRD, termasuk pimpinan fraksi. “Interpelasi tidak mungkin gagal,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir mengatakan, interpelasi bakal dibahas. Saat ini masih menunggu jadwal yang nantinya akan dibahas oleh bamus paling lambat hari kamis (3/10) setelah itu nantinya akan ada pembahasan selanjutnya.

“Saat ini sudah dilakukan suratan pada bamus yang nantinya akan dibahas oleh bamus,” ujarnya.

Bahkan sebelumnya dirinya mengatakan, ada lima surat yang sudah masuk ke mejanya terkait interpelasi tentang Perbup Pilkades. Pihaknya akan segera menindaklanjuti surat-surat yang masuk tersebut.

Diberitakan sebelumnya , Fraksi yang setuju untuk menggunakan hak interpelasinya, antara lain adalah Fraksi Gabungan Hanura, Nasdem dan PKS, PDI Perjuangan, PAN dan Fraksi Gerindra. Sementara dua fraksi lainnya, yakni PPP dan PKB tidak ikut serta menggunakan hak interpelasinya. (imd/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *