Tingkat Kepatuhan Jaminan Kecelakaan Kerja Rendah

  • Whatsapp
TERENDAH: Wakil Bupati Bangkalan Moh. Mohni dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan saat ditemui awak media, kemarin.

Kabarmadura.id/Bangkalan-Kabupaten Bangkalan, menjadi daerah dengan tingkat kepatuhan jaminan kecelakaan kerja terendah dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur. Hal tersebut terungkap setelah pihak Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi, Selasa (27/8).

Kepala Bidang (Kabid) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura Moh. Choirul Anwar mengatakan, persentase tingkat kepatuhan jaminan kecelakaan kerja di Bangkalan hanya sebesar 40 persen.

“Di Bangkalan, keikutsertaan dan kepatuhan jaminan kecelakaan kerja masih dibilang rata-rata, namun Bangkalan ini masih jauh lebih rendah dengan kota-kota yang ada Jawa Timur,” terangnya.

Pihaknya menyebut, kurangnya kesadaran masyarakat, perusahaan maupun badan dan instansi tentang pentingnya memproteksi diri saat terjadi kecelakaan kerja, menjadi faktor minimnya kepesertaan. Tak hanya itu, stigma pelayanan pasien BPJS yang masih kurang baik juga turut menyokong rendahnya kepesertaan tersebut.

Tak pelak, dari 300 badan usaha yang ada di Bangkalan, baik usaha kecil, menengah dan besar, belum sepnuhnya memberikan jaminan kecelakaan kerja pada para pekerjanya, sehingga hal tersebut membuat BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura, terjun langsung Bangkalan untuk menginstruksikan agar seluruh badan usaha segera memberikan jaminan tersebut.

“Karena badan usaha di Bangkalan kan masih stagnan, jadi semoga nanti bertahap agar melakukan jaminan kecelakaan tenaga kerja,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura Dyah Swasti Kusuma Wardhani mengungkapkan, pekerja baik dari badan usaha, pemerintahan dan pemberi kerja di luar pemerintahan wajib menjamin keselamatan tenaga kerja.

Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang no. 40 tahun 2004 mengenai sistem jaminan sosial nasional dan surat edaran (SE) gubernur. Dirinya menuturkan, jika ada badan usaha atau instansi tidak memberikan jaminan tersebut, izin usaha tersebut terancam dicabut.

“Pedagang kecil pun juga wajib mendapatkan hak jaminan kerja, untuk iuran sendiri tergantung dari nilai UMK dan UMR yang ada di kota tersebut,” paparnya.

Wakil Bupati Bangkalan Moh. Mohni mengakui bahwa tidak semua badan usaha di wilayahnya sudah memberikan jaminan kecelakaan kerja. Bahkan dirinya mengakui, di beberapa pekerja di bawah naungan pemerintah, seperti tenaga sukarelawan (sukwan) dan honorer masih belum tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Belum semua tenaga kerja tercover, paling banyak yang belum tercover yakni guru sukwan dan honorer, sama dengan tenaga kesehatan yang sukwan dan honorer belum tercover,” pungkasnya. (ina/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *