Tingkatkan Layanan Kesehatan dengan DBHCHT, Dinkes Cukupi Ketersediaan Vaksin dan Alat Kesehatan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) OPTIMALKAN LAYANAN: Dinkes Sumenep alokasikan DBHCHT 2021 untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga miskin, pengadaan vaksin, bahan medis, dan alat kesehatan.

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep menerima kucuran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2021 sebesar Rp12,2 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti membantu pembiayaan kesehatan warga miskin yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran daerah (PBID).

Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pengadaan vaksin dan bahan medis habis pakai dengan masing-masing pagu anggaran Rp2,04 miliar dan Rp1,7 miliar. Sementara itu, peserta yang terdaftar sebagai PBID dan akan mendapatkan jaminan kesehatan nasional badan penyelenggara jaminan sosial (JKN-BPJS) Kesehatan sebanyak 57.120 orang.

Bacaan Lainnya

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Agus Mulyono menyampaikan, dana tersebut salah satunya digunakan masyarakat kurang mampu sebagai PBID. Hal itu sebagai bentuk pengganti BPJS bagi yang tidak pernah mendapatkan layanan tersebut sebelumnya.

“Kami sudah terus merealisasikan bantuan atau jaminan kesehatan itu. Itu layanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk masyarakat kurang mampu,” terang Agus, Selasa (26/10/2021).

Ia juga mengutarakan, bahwa dana yang cukup besar itu sebagai wujud keberpihakan pemerintah untuk pemerintah. Sementara itu, untuk besaran anggaran khusus yang mencapai Rp3,7 miliar itu dimanfaatkan pihaknya untuk penyediaan obat dan alat medis habis pakai di sejumlah puskesmas di daratan dan kepulauan.

“Ini wujud kepedulian Pemkab kepada mereka yang tidak mampu. Akses pelayanan kesehatannya pun ditanggung pemerintah untuk menikmati pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas, termasuk di rumah sakit rujukan, bahkan di rumah sakit di luar Sumenep, seperti di Surabaya,” terangnya.

Pihaknya berharap agar fasilitas kesehatan yang diberikan mampu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjamin kesehatan warga yang tidak mampu. “Pemkab sudah hadir membayarkan iuran BPJS mereka, tinggal bagaimana dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai kebutuhan. Itu bebas biaya, alias gratis, karena sudah dibayarkan pemerintah,” pungkasnya.

– DBHCHT 2021 untuk Dinkes: Rp12,2 miliar

Dialokasikan untuk:

-Pengadaan vaksin

-Pengadaan bahan medis habis pakai

-Pembiayaan PBID JKN-BPJS

-Pengadaan alat kesehatan

Reporter: Moh. Razin

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *