Tingkatkan Percepatan Investasi, DPMPTSP Bangkalan Gencarkan Kemudahan Membuka Peluang Usaha di Daerah

  • Whatsapp
BERINOVASI-  Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan mulai membuka keran bagi pelaku usaha di daerag.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Demi mendorong percepatan realisasi Investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan gencar mensosialisasikan kemudahan membuka peluang usaha. Tentunya, dengan pola kemitraan dan perizinan usaha yang diberikan secara mudah, langsung dan online melalui online single submission risk based management (OSS RBA) berbasis risiko di seluruh kecamatan.

Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Bangkalan Jemmi Tria Sukmana mengaku, sudah memberikan kemudahan membuka usaha melalui implementasi  Undang -Undangan (UU) No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Menurutnya, UU ini merubah secara radikal perizinan membuka peluang usaha.

Bacaan Lainnya

“Tujuannya diundangkannya UU Ciptaker ini, memasukkan dan menumbuhkan besaran penanaman modal atau investasi di Indonesia. Dengan adanya kemudahan berusaha bagi masyarakat, diharapkan mampu mempercepat penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan perekonomian Indonesia,” ujarnya, Kamis (23/09/2021).

Sosialisasi itu dilaksanakan, untuk memberikan pemahaman bagi pelaku usaha mulai dari mikro kecil (UMK) hingga menengah dan besar (non UMK). Sehingga nantinya,  akan merasakan kebijakan kemudahan usaha. Bahkan, pola kemitraan antara usaha besar dan mikro kecil serta sosialisasi OSS RBA baru dilaunching Presiden Joko Widodo tanggal 2 Agustus 2021.

Sedikitnya ada 50 pengusaha penanaman modal dalam negeri (PMDN) mulai mikro kecil hingga besar mendapat arahan tentang kebijakan penanaman modal untuk kemudahan berusaha. Yakni antara, pola kemitraan antara usaha skala besar dengan usaha mikro kecil. “Tidak ada lagi surat izin usaha usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), hinder ordonnantie (HO) dan lainnya. Sehingga, pelaku usaha dari sektor mikro Kecil bisa mendaftar secara langsung  melalui smartphone untuk mendapatkan nomor induk berusaha (NIB). Sekaligus menjadi perizinan tunggal untuk berusaha, syaratnya hanya cuma NIK, no Hp dan e-mail permanen,” jelasnya.

Pihaknya menegaskan, terdapat tiga tambahan persyaratan untuk pelaku usaha menengah besar. Masing-masing, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung (PBG) yang satu paket dengan sertifikat laik fungsi (SLF). “Semisal ada perusahaan besar, katakanlah shipyard (galangan kapal) masuk ke Bangkalan sebisa mungkin kebutuhan bahan penolong dan pendukung operasionalnya seperti seragam, bahan baku penolong dan mamin (katering/kantin) harus disediakan hanya dari usaha mikro kecil yg ada di Bangkalan,” tegasnya.

Reporter: Moh. Imron

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *