Toko Modern Buka 24 Jam, Satpol PP Bangkalan Diminta Tegas

  • Bagikan
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) SERIUS: Forum Komunikasi Pemuda Bangkalan (FKPB) Saat melakukan audiensi di kantor Satpol PP Bangkalan, kemarin.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN –  Forum Komunikasi Pemuda Bangkalan (FKPB) melakukan audiensi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangkalan. Audiensi itu terkait desakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2016 tentang Toko Modern. Dimana hasil kajian banyak ditemukan pasar modern yang melanggar perda tersebut.

Ketua FKPB Taufik Nurhidayat menuturkan, audiensi tersebut untuk mendesak kembali agar ada tindakan tegas terhadap toko modern yang melanggar perda. Salah satunya zonasi dan jam operasional.

”Kami meminta Satpol PP untuk menertibkan toko modern yang sudah menyalahi aturan,” tuturnya.

Salah satunya toko modern yang menyalahi Perda Nomor 5 tahun 2016 di Kecamatan Klampis , Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kota, Kecamatan Tanah Merah. Selain lahannya berada di dekat pasar, ja operasional ada yang sampai 24 Jam. ”Kalau bukan Satpoll PP lalu siapa lagi yg menegakkan perda ini, makanya kami meminta agar mereka lebih tegas,” jelasnya.

Kata Taufik jika sudah ditetapkan dalam peraturan bupati. Seharusnya Satpol PP tidak ragu lagi menertibkan pasar modern yang sudah menyalahi aturan. Jika memang tidak bisa ditegaskan harusnya perdanya direvisi.

”Kami sudah menunggu sejak penutup tahun 2020 lalu, tapi tidak kunjung ada tindakan,” paparnya.

Sekretaris Satpol PP Bangkalan Ari Murfianto menjelaskan, pihaknya tidak memiliki peluang penuh pada wewenang penegakan perda tersebut. Sebab, harus ada surat perintah dulu. Sehingga tidak bisa bergerak secara sendiri.

”Kami ini memang penegak perda, tapi juga tidak bisa secara sepihak melakukan peringatan dan melakukan aksi penegakan itu,” ulasnya.

Berbagai solusi sebenarnya bisa dilakukan. Tetapi juga mengacu pada kondisi dan kebutuhan warga sekitar. Jika memang bisa dan pemilik mau tokonya ditutup, mungkin itu bisa menjadi opsi yang kuat. Tetapi jika nanti mereka tidak mau, mungkin melakukan revisi pada perda tersebut. ”Kami.bisa bergerak secara serentak jika ada surat perintah, dan juga bersama dengan instansi terkait,” pungkasnya. (km59/mam)

Baca juga  Cara Didik Kepala SMPN 1 Sampang Lahirkan Siswa Prestasi

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan