Tol Trans Madura Siap Dieksekusi, Pemprov Jatim dan DPM Bahas Langkah Taktis

  • Whatsapp
( FOTO: KM/Grafis Akbar Iman )

KABARMADURA ID – Permohonan Dewan Pembangunan Madura (DPM) untuk adanya Tol Trans Madura ke presiden RI tahun 2020 lalu, mulai mendapatkan langkah maju. Surat bernomor 34/DPM/2020 itu, mulai ditindaklanjuti dengan pembahasan langkah teknis.

DPM bersama-sama dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa telah membahas langkah taktis dalam upaya menyukseskan proyek Tol Trans Madura. Pada pertemuan digelar di gedung Grahadi Surabaya pada 1 Juni 2021 lalu itu, juga terungkap bahwa tol yang akan dibangun sepanjang 150 kilometer, membentang dari ujung barat sampai timur Pulau Madura.

Bacaan Lainnya

Sepuluh hari pasca pertemuan tersebut, DPM melalui sekretarisnya, Harun Al-Rasyid menyampaikan bahwa mereka sudah mendapatkan mitra inisiator sekaligus mulai menunjuk konsultan perencana pembangunan tol pertama di Pulau Madura itu.

Berdasar penjelasan DPM, tol rencananya akan dibangun di sisi utara Pulau Madura. Panjang jalan tol tersebut sejatinya hampir memenuhi seluruh panjang Pulau Madura yang tercatat sekitar 180 kilometer.

Terhadap perkembangan wacana tentang pembangunan tol tersebut, kebutuhan akan Tol Trans Madura diakui KH Mujahid Ansori, salah satu tokoh Madura yang ikut mengawal aspirasi ke gubernur Jatim, adalah karena sejak selesainya pembangunan jembatan Suramadu, hingga kini tidak ada penambahan pembangunan jalan selain akses Suramadu.

“Dulunya, saat masih belum awal adanya Suramadu, perjalanan ke Pamekasan bisa ditempuh dengan waktu yang cepat. Tapi, seiring banyaknya kendaraan yang masuk, justru waktu perjalanan menjadi lebih lama. Karena Suramadu nyatanya hanya berfungsi mempermudah di penyeberangan saja,” urai pria yang sempat menjabat sebagai anggota DPRD Jatim.

Pilihan mengajukan pembangunan tol diakuinya lebih baik daripada pelebaran jalan trans Madura yang ada.

“Pelebaran jalan, itu akan lebih lama penyelesaiannya. Apalagi, jalan trans Madura juga banyak yang melalui fasilitas publik dan akan banyak wilayah-wilayah publik yang harus dikorbankan. Tapi kalau tol akan dicarikan strategi yang lebih mudah. Menurut saya ini solusi terbaik untuk menyelesaikan solusi,” tegasnya.

Sementara menurut Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ismail, keberadaan Tol Trans Madura sudah sangat mendesak. Terlebih, peta pembangunannya justru sempat tidak masuk dalam rencana pembangunan oleh Bappenas RI, sebagaimana termaktub dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 yang berkaitan dengan pembangunan tol di Jawa Timur.

“Pasca sosialisasi Perpres 80/2019, kami (Komisi III DPRD Pamekasan) berkunjung ke Bappenas RI, salah satunya minta tol Madura bisa dieksekusi, karena yang lainnya sudah, seperti Mojokerto, Malang dan Pasuruan. Loh kok Madura itu tidak masuk untuk pembangunan tol,” papar politisi Partai Demokrat ini, Senin (21/6/2021).

Baginya, soal pilihan dibangun di wilayah Pantai Utara Madura ataupun selatan, tergantung hasil kajiannya

“Ini sangat luar biasa kalau empat di Madura segera menyambut baik, persoalan pembebasan lahan, saya kira bisa dibicarakan. Saya kira untuk pembebasan lahan relatif terjangkau, apalagi melintasi lahannya pemerintah,” tegas Ismail.

Tanggapan serupa disampaikan Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Effendi. Pembangunan Tol Trans Madura dinilai sudah kebutuhan mendesak, karena jumlah kendaraan di Bangkalan mulai padat.

“Terlebih jalan nasional sekarang sangat mengundang kemacetan semakin lama. Kami sangat mendukung kalau memang rencana itu akan dilaksanakan,” ucap Effendi, Senin (21/6/2021).

Ditegaskan juga bahwa pemerintah harus siap mengedukasi maupun sosialisasi, sebab pro dan kontra dari masyarakat dipastikan ada.

“Karena sekarang kalau ke Blega (dari Bangkalan, red), dulu bisa ditempuh selama 45 menit, sekarang satu jam lebih. Ini kan mengindikasikan volume kendaraan bertambah,” imbuhnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang Fadol juga mendukung penuh rencana besar itu. Bahkan jika jadi diletakkan di area pantai utara (pantura) Madura, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluruh Madura.

“Kami mendukung penuh untuk merealisasikan pembangunan ini. Karena, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Madura di empat kabupaten,” tutur Fadol kepada Kabar Madura, Senin (21/6/21).

Fadol yakin bahwa rencana proyek besar itu diawali dengan kajian, bukan serta-merta langsung berencana. Apalagi pembangunan tidak mudah dan akan sedot anggaran besar. Namun, yang menjadi titik tekan, tegas Fadol, harus ada panitia bersama, mulai dari pemerintah provinsi, daerah serta tokoh masyarakat. (timKM)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *