oleh

Tolak Layani Pasien Bersalin, RS. Nindhita belum Siagakan Penuh Dokter

KABARMADURA.ID, Sampang – Polemik yang terjadi di Rumah Sakit Nindhita (RS. Nindhita), ternyata dipengaruhi oleh masalah sumber daya manusia (SDM). Sejumlah tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut, juga bertugas di rumah sakit lain.

Sedangkan dokter yang bertanggung jawab menangani peserta BPJS Kesehatan tidak siaga di rumah sakit. Sehingga kasus tidak melayani pasien peserta BPJS Kesehatan memang benar terjadi, karena dokter penanggungjawabnya justru tidak sedang berada di Sampang.

Kepala Humas RS. Nindhita Sampang Zaini menuturkan, rumah sakitnya sudah mendapatkan izin operasional dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang pada tahun 2016 lalu.

Untuk mendapatkan surat tersebut, kata Zaini, SDM yang dimiliki rumah sakit harus memadai, bahkan sudah diakreditasi.

Selain itu, rumah sakit tersebut masih terbilang baru, sehingga ketika ada yang perlu perbaikan, akan diperbaiki. Tetapi Zaini mengakui, untuk meningkatkan pelayanan secara maksimal harus tahap dan masih butuh pembelajaran.

Untuk ketersediaan dokter pada pelayanan poli sudah tersedia, namun sistemnya kerjanya praktik, sebab dokter tersebut hanya bisa bekerja di sorenya. Pada pagi harinya, dokter-dokter itu bertugas di RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang.

Zaini menampik bahwa RS Nindhita menolak pasien BPJS, tetapi diarahkan ke RSUD dr. Mohammad Zyn Sampang. Hal itu dinilai sebagai solusi, karena  pasien menggunakan BPJS, sedangkan dokter penanggung jawabnya BPJS di RS Nindhita sedang tidak ada.

“Kami rumah sakit swasta bekerja sama dengan BPJS itu untuk kemajuan Sampang, sehingga ketika ada kesalahan, kami perbaiki, jadi tidak harus sampai menutup akses, dan rumah sakit ini masih baru. Dan untuk pasien bukan ditolak, tetapi diberikan solusi agar pasien itu bisa menggunakan BPJS,” ungkapnya, Senin (12/10/2020).

Selain itu, pasien datang bertepatan pada hari Minggu, sehingga dokter penanggung jawabnya sedang berpergian ke luar kota, yakni Kota Malang. Terlebih, bidan yang mengantar pasien tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu ke pihak RS. Nindhita.

Sedangkan alasan diarahkan ke RSUD, karena di rumah sakit tersebut selalu siaga dalam pelayanan pasien peserta BPJS.

Zaini menegaskan, untuk pasien BPJS pada pelayanan spesialis dasar, seperti penyakit dalam, bedah, anak, mata, semuanya bisa dilayani.

“Tetapi untuk kandungan pada saat itu dokternya ada di luar, sehingga dokter pengganti tidak bisa memberikan pelayanan BPJS, dan pasien itu diarahkan ke RSUD dan dilayani oleh dokter yang sama, yakni dokter Salman, karena dokter Salman ini paginya dokter di RSUD,” imbuhnya.

Sebelumnya, pada Minggu (11/10/2020), sejumlah massa dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sampang memprotes dan menutup akses masuk rumah sakit itu. Pasalnya, pasien BPJS Kesehatan atas nama Mariya daru Desa Bepelle Temor, Kecamatan Robetal Sampang yang hendak melahirkan, tidak dilayani.

Saat itu, dokter kandungan yang bertugas dan bertanggung jawab pada pasien BPJS Kesehatan adalah dr. Turah, namu dia sedang bepergian ke luar kota. Sehingga diganti oleh dr. Salman sebagai dokter praktek di RS. Nindhita. Hal itu didasari dengan peraturan yang sudah disetujui sebagai pengganti dokter Turah.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinkes Sampang Agus Mulyadi menuturkan, pihaknya hanya memberikan rekomendasi RS. Nindhita. Sedangkan untuk mendapatkan surat izin itu, ada beberapa kategori yang harus dipenuhi, di antaranya ketersediaan bangunan, alat dan SDM.

Sehingga, ketika tidak ada dokternya, tidak akan diberikan izin operasional oleh pemerintah pusat. Dalam proses perizinannya, atau dalam devisitasi, yang terlibat itu ada tiga, yakni Dinkes Sampang, Dinas Kesehatan Jawa Timur, kemudian Asosiasi Rumah Sakit.

“Kalau tidak ada dokternya, tidak mungkin ada izinnya, jadi ini real bahwa tidak bisa mengada-ngada, sebab ini urusan nyawa,” tutur Agus.

Terkait ketersedian dokter, rumah sakit swasta tersebut ada pemiliknya, dan rumah sakit tersebut tidak hanya dilihat dari jumlah dokternya, tetapi kualifikasinya.

“Untuk dokter yang bisa memberikan pelayanan pasien BPJS itu sesuai MoU dengan pihak BPJS, terpenting pelayanan terhadap masyarakat harus baik,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sampang dr. Indah enggan mengomentari lebih jauh tentang kasus itu, dengan alasan tidak begitu memahaminya, sehingga masih akan konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak RS. Nindhita.

“Maaf saya belum tahu detailnya soal itu, jadi kami masih mau konfirmasi,” singkat Indah. (mal/waw)

 

Komentar

News Feed