Tolak Permenaker, Demokrat Sampang: Jangan Kebiri Hak Pekerja

(FOTO: DEMOKRAT SAMPANG FOR KM) MUHAMMAD SAIFUDDIN- Sekretaris DPC Demokrat Sampang

KABARMADURA.ID | SAMPANG Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) menuai penolakan dari berbagai kalangan. Termasuk dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sampang.

Peraturan tersebut dinilai sangat tidak berpihak kepada para pekerja. Lantaran aturan pengambilan JHT baru bisa dilakukan apabila sudah berusia 56 tahun.

Maka dari itu, DPC Partai Demokrat Sampang mendesak pemerintah untuk segera membatalkan aturan tersebut. Jika tetap terpaksa ditetapkan, maka secara tidak langsung mengebiri hak para pekerja.

Bacaan Lainnya

“Ini tidak adil dan tidak manusiawi. Jika aturan ini tidak dicabut, sama halnya pemerintah telah mengabaikan keadilan bagi kaum buruh. Kami melalui fraksi di DPRD Sampang menolak permenaker ini,” ujar Sekretaris DPC Demokrat Sampang Saifuddin.

Partai Demokrat akan tetap getol melakukan penolakan terhadap Permenaker JHT. Semestinya pemerintah dalam membuat aturan itu harus melalui kajian yang melibatkan para pekerja. Sebab, itu berkaitan dengan nasib para buruh.

Apalagi dana JHT bukan pemberian pemerintah, akan tetapi hasil iuran bersama antara buruh dan pengusaha. Jika baru bisa usia 56 tahun, itu sangat tidak mencerminkan rasa keadilan.

“Kami akan mengirimkan surat secara resmi kepada pemerintah agar mencabut permenaker 2/2022 ini. Jangan kemudian rakyat dibebani kebijakan yang tak berkeadilan, apalagi rakyat saat ini terjepit karena faktor Covid-19 yang tak kunjung selesai,” tegas Saifuddin.

Reporter: M. Subhan

Redaktur: Sule Sulaiman

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.