TPA Sementara Ditolak, Nasib Sampah Bangkalan Kembali Terlantar

  • Whatsapp
(KM/FA'IN NADOFATUL M.) MENGENASKAN: Warga Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar memasang spanduk penolakan sampah.

Kabarmadura.id/Bangkalan-Penyelesaian masalah sampah di Bangkalan kembali mengalami jalan buntu. Bagai menelan simalakama, semua solusi yang dipilih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, selalu mendapat penolakan dari warga.

Setelah warga Desa Buluh, Kecamatan Socah menutup tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di desanya, TPA sementara yang jadi alternatif di Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar juga ditolak. Namun lokasinya lebih dekat dengan Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar.

Bacaan Lainnya

Menurut Ketua Aliasi Pemuda Kwanyar (APK) Mohammad Syafi’, terhitung sejak Rabu (26/2/2020), truk pengangkut sampah sudah berhenti usai dihadang oleh warga sehari sebelumnya.

Saat ini, sampah-sampah yang berada di seluruh kawasan Bangkalan kembali ditempatkan di atas truk pengangkut sampah dan diparkirkan di kantor DLH.

“Sampah-sampahnya mulai dibawa ke sini (Kwanyar, red) Selasa (25/2/2020) pukul 10 pagi. Kami tahunya siang, dan yang kami tahu setidaknya ada 9 truk dengan penuh sampah dibuang di sini,” paparnya.

Selama pembuangan sampah itu berlangsung di Desa Tebul, Syafi’ mengklaim, tidak ada konfirmasi atau meminta izin kepada warga setempat.

“Kami tidak dimintai izin, baik dari dandim (komandan kodim) yang punya lahan dan pihak Pemkab Bangkalan. Padahal tempat tersebut lumayan dekat dengan desa kami, Desa Tebul,” katanya, Rabu (26/2/2020).

Alasan Syafi’ menolak lokasi tersebut dijadikan TPA sementara, karena tidak ingin mencium bau busuk yang berasal dari sampah. Mengingat, saat ini musim hujan. Sehingga pasti akan banyak lalat dan bau yang menyengat.

Ditambah lagi, lokasi pembuangan sampah tersebut tidak jauh dari jalan raya penghubung Desa Kwanyar Barat dan Desa Tebul.

“Dari jalan raya itu jaraknya sekitar 15 meteran. Sedangkan dari desa kami itu sekitar 300 meteran. Kami tidak kuat kalau harus mencium bau sampah,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga disebut tidak memberikan jaminan atas lokasi TPA sementara tersebut, seperti kompensasi dan jaminan kesehatan bagi warga di sekitarnya. Untuk itu, sebagai perwakilan pemuda Desa Tebul, menolak keras lokasi itu dijadikan sebagai TPA sementara.

“Kami tidak mau lokasi tersebut dijadikan TPA meski sementara. Ketika kemarin kami mau menutup itu, juga bertemu dengan pihak DLH, Kepala DLH Hadari hanya diam, tidak merespon. Mereka tidak ada jaminan atau kompensasi. Kalaupun toh ada, kami tidak mau sekedar janji,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bangkalan Hadari mengaku telah mengantongi izin TPA sementara tersebut. Dikatakan, pembuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk bupati dan camat Kwanyar untuk memfasilitasi pengkondisian masyarakat dalam rangka pembuangan sampah ke Desa Tebul atau lahan milik TNI-AD.

“Pembuangan tersebut sudah dapat izin dandim,” jawabnya.

Namun, ketika hendak dikonfirmasi lebih lanjut mengenai adanya penolakan dari warga Desa Tebul, Hadari menghindar dan enggan memberikan pernyataan.

“Gak usah komen,” tukasnya. (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *