TPI Pasongsongan Tidak Difungsikan, Legislatif Segera Panggil Dinas Perikanan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI ) DPRD : Legislatif akan lakukan rapat Koordinasi bersama Diskan Sumenep

Kabarmadura.id/SUMENEP-Tidak beroperasinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pasongsongan membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep geram. Pasalnya bangunan tersebut seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan namun dibiarkan terbengkalai.

Terkait hal ini, Ketua Komisi II DPRD Sumenep Subaidi akan memanggil dinas terkait untuk meminta kejelasan tentang TPI tersebut.

Bacaan Lainnya

“Kami akan panggil dinas terkait untuk melakukan rapat koordinasi terkait TPI dan program lain yang ada di Dinas Perikanan. Besok malam akan saya laksanakan,” katanya, Selasa (5/5/2020).

Menurutnya, jika pembangunan tidak dimanfaatkan dengan baik maka hal itu sama saja dengan membuang anggaran.

“Jika tidak mau dioperasikan, ngapain dibangun,” ujarnya.

Bukan hanya TPI, Dinas Perikanan nantinya akan dievaluasi secara menyeluruh termasuk program lainnya. Misalnya, pengadaan bantuan, integrasi lahan garam, produksi ikan, maupun pengusulan TPI baru utamanya di kepulauan.

“Bertahun-tahun, TPI tak kunjung beropersi maka perlu adanya evaluasi,” ujarnya.

Pembangunan TPI tersebut sudah selesai sejak tahun 2012 lalu. Namun hingga saat ini, aktivitas pelelangan ikan masih belum diterapkan.

“Kami akan terus mendorong Diskan dalam segala sektor nantinya,” ucapnya.

Tujuan rapat koordinasi nantinya agar DPRD mengetahui kendala yamg dialami. Sehingga DPRD dapat memberikan solusi kepada dinas terkait.

“Rapat nantinya sifatnya sangat penting

Tujuannya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Sumenep Arif Rusdi berdalih,  belum beroperasinya TPI karena masih menunggu Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

“Kami masih menunggu Pemprov Jatim. Sebab, pengelolaan TPI tersebut tersebut akan dialihkan ke pemprov,” ujarnya.

Ia mengakui, tujuan awal TPI adalah sebagai alat kontrol harga ikan tangkap nelayan, sehingga nelayan yang menjual hasil tangkapannya tidak lagi dipermainkan oleh pengepul. Namun, tujuan tersebut belum tercapai saat ini.

Selain itu, pihaknya mengaku sulit menemukan kelompok masyarakat dari nelayan sendiri yang bersedia menjadi pelaksana TPI.

“Hingga saat ini TPI hanya dijadikan tempat aktivitas jual beli ikan pada umumnya,” ujarnya.

Disinggung tentang rencana pemanggilan oleh DPRD, pihaknya mengaku siap untuk melakukan rapat koorsinasi. Sehingga nantinya ada solusi bersama mengenai program yang saat ini ada masalah atau belum terlaksana.

“Kami siap lakukan rapat koordinasi bersama DPRD Sumenep,” pungkasnya. (imd/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *