TPP ASN Sumenep Capai Rp30 Juta

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) ABDI NEGARA: Tampak beberapa ASN sedang beraktivitas sebagaimana biasanya

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk awal tahun ini masih tertunda pembayarannya. Penyebabnya, karena belum adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri 9Mendagri) dan masih adanya pendataan ulang ASN di Sumenep.

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Linda Mardiana, menguraikan TPP bulan Januari masih belum cair dan hal itu dianggap hal yang lumrah, karena masih harus melalui proses verifikasi data dan persetujuan dari Mendagri

Bacaan Lainnya

“Setiap tahun mesti lambat, kita perlu persetujuan Mendagri,” katanya, Kamis (18/2/2021).

Keterlambatan tersebut tentunya berindikasi terhadap proses pencairan di bulan-bulan selanjutnya, sebab TPP tidak bisa dirapel proses pencairannya.

“Harus divalidasi sehingga yang bulan Januari masih belum, karena masih proses upload, kalau tidak nutut nanti bisa bulan selanjutnya,” imbuhnya.

Tahun ini pihaknya memastikan tidak ada kenaikan realisasi TPP, hal itu sebanding dengan tahun 2020 yakni sekitar Rp90 miliar. Artinya untuk tahun ini, jika TPP terendah ASN Rp600 ribu, maka dinaikkan menjadi Rp1.200.000. Kemudian TPP tertinggi adalah Rp30.000.000 yang diberikan ke Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep.

Tetapi menurutnya, yang paling banyak mendominasi kenaikan TPP adalah ASN yang bekerja di inspektorat. Selain pekerjaannya lebih berat, ASN yang bertugas dalam pengawasan itu dituntut untuk lebih objektif dalam memberikan penilaian terutama pada hasil kinerja ASN di seluruh lingkungan Pemkab Sumenep.

Ditambahkan Linda, dari total Rp90 tersebut, meskipun dimaksimalkan 100 persen, tidak mungkin TPP terserap semua. Sebab masih ada pemotongan lantaran adanya ketidakdisiplinan ASN.

“Namanya tunjangan tambahan, pasti diawasi secara ketat. Maka barometernya adalah kinerja ASN, kalau baik atau tidak melakukan pelanggaran apapun pasti lengkap, tapi tidak tepat ngabsen beberapa menit saja sudah dikurangi sekian persen,” paparnya.

Rupanya, besaran TPP di Sumenep dinilai tidak terlalu memuaskan, mengingat di daerah luar Sumenep sudah lebih tinggi TPP nya.

“Di daerah lain itu, eselon III saja sudah Rp20 puluh jutaan, di sini masih belum, masih disesuaikan dengan kemampuan APBD kita,” pungkasannya. (ara/bri)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *