KABARMADURA.ID | PAMEKASAN -Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov) dan United Nations Children’s Fund menilai kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dalam penurunan angka stunting. Tujuannya, untuk mengakselerasikan kerjasama lintas sektor demi menekan angka stunting. Penilaian dilakukan secara daring di Pringgitan Pendopo Agung Ronggosukowati, Selasa (8/8/2023).
Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan RB Fattah Jasin mengaku terdapat 14 organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung di TPPS stunting Pamekasan. Salah satunya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk (DP3AP2KB), Dinas Kesehatan (Dinkes), Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan juga turut serta mengambil peran dalam penekanan angka stunting.
Menurutnya, antisipasi terhadap kenaikan angka stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif sudah terancang. Termasuk potensi anak yang kecenderungannya bisa masuk cakupan stunting. Hal itu dilakukan dengan cara kolaborasi dan kerjasama aktif lintas sektor. Harapannya, generasi muda di Pamekasan bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.
“Jadi 8 aksi yang harus kami kawal terhadap setiap OPD sesuai dengan instruksi presiden, kebijakan stunting itu setara dengan kebijakan negara tentang kenaikan investasi, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan yang keempat stunting, maka sejak musrembang sudah dikerucutkan 14 OPD yang memiliki intervensi terhadap stunting harus menjadi prioritas,” ujarnya kepada Kabar Madura.
Pihaknya menuturkan, 8 aksi konvergensi stunting meliputi analisis situasi, pemetaan program dan penganggaran, rembuk stunting, regulasi penurunan prevalensi stunting, pembinaan kader pembangunan manusia (KPM), sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi data stunting dan review kinerja rencana tindak lanjut.
Secara umum, terjangkaunya penekanan stunting tidak hanya terpaku terhadap kinerja TPPS. Akan tetap, butuh berkolaborasi dengan tim penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan beberapa organisasi yang memiliki perhatian terhadap penurunan stunting.
“Kami kedepan akan terus mengupdate by name by address anak stunting untuk terus fokus menanganinya, tentunya setiap wilayah berbeda-beda penanganannya, ada yang memerlukan spesifik dan ada yang memerlukan penanganan sensitif,” tuturnya.
Terpisah, Kepala DP3AP2KB Pamekasan Munapik mengaku, koordinasi dengan OPD memang terus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari penyelenggaraan berbagai program, maupun evaluasi dampak dari program tersebut untuk penekanan stunting. Bahkan juga berkoordinasi lintas organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan.
“Karena penurunan stunting menjadi fokus kami. Jadi kami babat alasnya, semisal memberikan pembinaan maupun bimbingan terhadap calon pengantin (catin), intinya kami tetap kerjasama dengan berbagai pihak,” tegasnya.
Data Stunting Pamekasan
Sumber: Survey Status Gizi Indonesia (SSGI)
2021 : 38,71 persen
2022 : 8,10 persen
Sumber: Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).
2021 : 11,57 persen
2022 : 6,44 Persen
Pewarta: Khoyrul Umam Syarif
Redaktur: Totok Iswanto
