Triwulan Kedua, PAD Pasar Baru 32 Persen

  • Whatsapp
KM/SUBHAN TAK OPTIMAL: Realisasi PAD mayoritas pasar rakyat di Kebupaten Sampang hingga akhir triwulan II tahun 2019 masih dibawah 50 persen.

Kabarmadura.id/Sampang -Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagprin) Sampang mencatat jumlah pasar rakyat yang tersebar diberbagai wilayah yang ditarget menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi dan sewa kios sebanyak 25 unit. Setiap tahun semua pasar itu ditarget menghasil PAD sesuai potensinya.

Sayangnya, hingga triwulan kedua, realisasi PAD mayoritas pasar rakyat di Sampang masih dibawah 50 persen. Semestinya, PAD pasar tersebut harus sudah mencapai 50 persen, karena sudah pertengahan tahun anggaran berjalan.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pasar Sapta Nuris Ramlan yang dikonfirmasi melalui Kasi Pengelolaan Pendapatan Pasar Rahman membenarkan, mayoritas pasar di wilayah itu gagal memenuhi target pada triwulan II sebesar 50 persen. Hal itu, diklaim karena persoalan klasik, yakni kesadaran mayoritas pedagang untuk membayar retribusi dan sewa kios tepat waktu relatif rendah, sehingga realisasi PAD juga rendah.

”Per triwulan II ini, realiasi PAD pasar secara keseluruhan baru 32 persen dari target Rp4,7 miliar, karena PAD mayoritas masih dibawah 50 persen, hanya satu pasar yang sudah 100 persen yakni pasar Jelgung,”kata Rahman kepada Kabar Madura, Selasa (25/6).

Kendati realisasi PAD pasar masih dibawah 50 persen, Rahman mengaku pencapaian PAD itu relatih sudah bagus. Karena sudah ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Mengingat satu pasar rakyat sudah ada yang menerapkan e-retribusi, sehingga realisasi PAD lebih efektif dan efisien.

Pihaknya berjanji, ke depan semua pasar rakyat di Sampang akan menerapkan se-retribusi secara bertahap sesuai kesiapan dan kemapuan daerah. Pihaknya mengaku sudah mewanti-wanti kepada semua kepala UPTD pasar rakyat untuk memaksimalakan realisasi PAD. Namun masih banyak pedagang yang belum membayar retribusi dan sewa kios atau masih berhutang.

”Nantinya semua pasar ini akan diterapkan e-retribusi dan memaksimalkan upaya pengawasan dan pendampingan kepada semua kepala UPTD pasar. Sehingga semua pasar rakyat dapat memenunuhi target PADnya,”bebernya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Sampang Syamsuddin meminta Pemkab Sampang melalui Disperindagprin setempat tegas untuk memberikan sanksi kepada kepala pasar yang tidak memenuhi target, jika berturut-turut tidak bisa memenuhi target PAD yang sudah ditetapkan itu, bisa diganti dengan pejabat yang lain, jangan dibiarkan.

Selain itu, Gus Syam, sapaan akrabnya, mendesak Disperindagprin Sampang untuk melakukan inovasi agar dapat menggenjot PAD pasar. Setiap tahun mestinya pendapatan pasar ada kenaikan karena ada penambahan dan revitalisasi sejumlah pasar rakyat, sehingga menjadi seimbang antara pengeluaran dan pemasukan yang diterima pemkab.

”Harus tegas, menindak kepala pasar yang gagal memenuhi target PAD ini dan berinovasi bagaimana pendapatan terus mengalami peningkatan,” pungkas politisi muda partai Hanura asal Kecamatan Camplong itu. (sub/pai)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *