oleh

Tuding FKDT sebagai Dalang Pengkondisian

KABARMADURA.ID, Sampang – SekretarisJaringan Kawal Jawa Timur (LSM Jaka Jatim) Korda Sampang Busiri menuding,Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)mengkoordinir pengadaan alat protokol kesehatan (prokes) yang bersumber dari bantuan operasional pendidikan (BOP)pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam

Busiri mengatakan, hal itu berdasarkan temuan tim invistigasi. Sehingga dalam realisasi BOP pesantren itu ada dugaan unsur penyimpangan, karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ada.

Pihaknya menyayangkan adanya dugaan makelar yang mengkoordinir pengadaan prokes. Pasalnya hal itu terindikasi hanya untuk kepentingan pribadi, meraup keuntungan atau memperkaya diri.

“Di dalam juknisnya sudah jelas, bahwa untuk pengadaan prokes dari BOP ini kewenangan setiap lembaga, tidak usah dikoordinir oleh oknom FKDT seperti ini,” kesalnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Fadol mengatakan, tidak ada masalahjika FKDT dibentuk dan ditunjuk oleh Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengkoordinir pengadaan di setiap lembaga.

Akan tetapi, pelaksanakan pengadaan prokes oleh FKDT tersebut, tentunya harus sudah mempertimbangkan berbagai aspek, semisal berkaitan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban (SPJ) dan berdasarkan hasil musyawarah bersama.

Jika pengkoordiniran itu tidak berdasar, baru hal itu menjadi masalah dan harus diklarifikasi kepada pihak-pihak terkait.

“Harus dipertegas, apakah sudah ada kesepakatan bersama sebelumnya terkait pengkoordiniran pengadaan prokes BOP ini atau tidak. Prinsipnya kami tetap akan awasi,” singkat politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua FKDT Kecamatan Camplong Muhammad Hasan menepis tudingan miring tersebut. Kata dia, selama ini FKDT hanya berperan memberikan arahan sesuai permintaan dari lembaga penerima.Semisal memberikan gambaran dalam penggunaan BOP itu, karena dalam juknisnya tidak dijelaskan secara rinci dan detail.

Secara kelembagaan, FKDT diklaim merupakan unsur dari lembaga pendidikan, bukan atasannya. FKDT memiliki tanggung jawab tentang administrasi kelambagaan.Jika ada lembaga mendapatkan bantuan, seperti BOP itu, maka harus bisa membantu setiap lembaga penerima, agar bisa memanfaatkan bantuan sesuai juknis yang ada.

“Kami ini hanya sebatas memberikan pengarahan, bukan mengkoordinir, karena sebagian lembaga penerima BOP ini masih kebingungan untuk pengadaan prokes ini,” kelitnya.

Sambung Hasan, tidak semua lembaga BOP itu, bisa menafsirkan juknis tersebut, maka FKDT berinisiatif memberikan contoh gambar untuk pengadaan dan arahan ke setiap lembagatersebut. Di sisi lain, memang ada sebagian lembaga yang meminta bantuan untuk pengadaan prokes ke lembaganya.

“Untuk pengadaanya, lembaga sendiri yang membeli. Terkecuali ada sebagian yang menitip untuk dibelikan oleh FKDT, tapi bukan dalam rangka pengkoordinir, sebatas titipan saja,” tukasnya.

Berdasarkan data dari LSM Jaka Jatim Korda Sampang,tercatat ada 2.114 lembagapenerima BOP pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Perinciannya, 25pesantren, 169taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ)dan 1.920 lembagamadrasah diniyah takmiliah (MDT).

Sedangkan data pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang terdaftar di Kemenag Sampang berjumlah 4.471 lembaga. Perincian, 1.312madrasah diniyah ula (MDU),617madin wustha,  2.176TPQ dan 366pesantren yang tersebar di berbagai kecamatan.

Adapun besaran BOP tersebut disesuaikan dengan jumlah santri.Rp25 juta untuk pesantren yang tergolong kecil, Rp40 juta untuk pesantren sedangdan khusus pesantren besar mencapai Rp50 juta. Sedangkan untuk lembaga pendidikan keagamaan Islam, seperti madin, TPQ dan semacamnya hanya mendapatkan Rp10 juta. (sub/waw)

Komentar

News Feed