Tuduhan Unija Gelapkan Aset Tidak Terbukti, PN Sumenep Nyatakan SP3 Sah

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) TUNTAS: Laporan dugaan penggelapan aset yang diduga dilakukan pengelola Unija tetap dinyatakan tidak terbukti.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Kasus dugaan penggelapan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep oleh pengelola Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep, akhirnya kembali dimentahkan.

Kali ini, Pengadilan Negeri (PN) Sumenep memutuskan bahwa penerbitan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) Polres Sumenep sah secara hukum. Dengan begitu, kasus yang dilaporkan LSM Jatim Corruption Watch (JCW) Jawa Timur tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Bacaan Lainnya

Kasubbag Humas Polres Sumenep AKP Widiarti menyampaikan, kasus panjang yang melibatkan Polres Sumenep itu akhirnya inkrah atau menghasilkan ketetapan hukum. Laporan yang dilakukan LSM JCW Jawa Timur dinyatakan tidak berdasar.

“Terkait pra pradilan yang kasus Unija sudah inkrah dan dimenangkan oleh Polres, jadi itu sudah ada kekuatan hukum tetap,” kata perempuan yang akrab disapa AKP Widi itu, Senin (29/2/2021).

Kasus itu dilaporakan JCW ke Polda Jawa Timur pada 2017 lalu. Namun Polda Jatim melimpahkan perkara itu Polres Sumenep. Setelah melalui penyelidikan yang panjang, penyidik Polres Sumenep tidak menemukan pelanggaran hukum dalam laporan itu.

Akhirnya pada 18 Februari 2021 lalu, Polres Sumenep mengeluarkan SP3. Yang menjadi dasar penghentian kasus itu, tuduhan penggelapan aset dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh pengelola Unija itu tidak benar.

“Ya karena kami mengeluarkan SP3 itu, mereka lakukan prapradilan, dan hasilnya hari ini mereka kalah lagi. Kasus ini sebenarnya dilaporkan ke Polda, berhubung bisa diatasi di sini (polres, red), maka dilimpahkan ke Polres Sumenep,” ungkap AKP Widi menerangkan kronologis perkara.

Sementara itu, selaku juru bicara, Rektor Unija Sumenep Sjaifurrachman menceritakan jalan panjang kasus tersebut. Beberapa tahun lalu, Unija melakukan alih kelola badan penyelenggara, dari awalnya Yayasan Universutas Wiraraja ke Yayasan Arya Wiraraja 2012-2016.

Namun pada 10 Februari 2017, pengelola Unija dilaporkan oleh JCW. Yang jadi dasar tuduhannya adalah pasal 263 dan pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat dan keterangan. Unija dituduh menggelapkan aset negara dan memalsukan surat atau legalisasi.

Polres Sumenep kemudian menelusuri hal itu ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep dan Bidang Aset Pemkab Sumenep. Dari penelusuran itu diketahui tidak ada penjelasan bahwa aset yang dikelola di Unija adalah milik pemkab.

“Kami sebenarnya melilih diam dan membuktikan di proses hukum. Dan akhirnya terbukti siapa yang benar saat ini. Makanya jika hanya berdasarkan asumsi saja, jangan lantas menempuh jalur hukum,” jelas Sjaifurrachman.

Atas kejadian itu, Sjaifurrachman mengaku banyak kerugian yang dialami Unija, salah satunya gagal menjadi perguruan tinggi negeri (PTN), padahal sudah direncanakan tahun 2021 ini. Dia juga menilai, sikap tidak dewasa yang dilakukan sebagian masyarakat Sumenep justru mencederai upaya kemajuan dalam sektor pendidikan.

Jika lembaga pendidikan terus disajikan isu-isu tidak sedap, imbuh Sjaifurrachman, secara tidak langsung mengekang gerak pengelolanya. Selain itu, imbuhnya, pendidikan adalah jalan yang paling ampuh memarjinalkan kemiskinan yang masih melanda Sumenep.

“Kita kalah jauh dengan daerah lain, Bangkalan punya UTM, Sampang punya Poltera, Pamekasan IAIN. Lalu Sumenep punya apa, jika kinerja diusik terus menerus,” lanjutnya.

Meski sudah dinyatakan menang, pihaknya masih menunggu kesepakatan pengelola terkait sikap yang akan diambil. Apakah akan melaporkan balik atau sikap lainnya.

“Legalitas kami jelas, akreditasi juga sangat bagus, ayolah bersama-sama berkomitmen memajukan Sumenep bukan malah sebaliknya,” tukasnya.

Menanggapi persoalan gugurnya laporannya, Ketua Umum JCW Jawa Timur Sajali melalui kuasa hukumnya akan melakukan banding dan melaporkan ke Komisi Yudisial dan Komisi III DPRRI yang membidangi hukum.

“Ada hal yang diduga tidak benar dalam putusan itu, sehingga kami akan melaporkan ke Komisi Yudisial, karena ada dugaan tidak benar atas putusan prapradilan itu,” papar Sajali. (ara/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *