oleh

Tujuh Fraksi DPRD Sumenep Sampaikan PU Realisasi APBD 2018

Kabarmadura.id/SUMENEP-Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Kamis (13/6) menyampaikan, pemandangan umum (PU) fraksi terhadap nota penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2018 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep di ruang rapat paripurna.

Fraksi PKB menilai, setelah menyimak dan menelaah secara teliti dan menyeluruh terhadap nota penjelasan dari Wakil Bupati (Wabup) Achmad Fauzi pada Selasa (11/6), yakni terhadap laporan kinerja, bahwa dari semua indikator yang disampaikan telah menunjukkan keberhasilan yang perlu diapresiasi, di mana semua target dan program bisa melampaui prestasi tahun-tahun sebelumnya.

Walaupun secara manusiawi, sudah pasti ada kekurangan yang perlu terus diperbaiki dan disempurnakan pada tahun-tahun selanjutnya. Sehingga ada catatan dari fraksi PKB untuk nota  penjelasan bupati Sumenep pada raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018.

Catatan itu antara lain, tentang infrastruktur menjadi perbincangan utama untuk mendapatkan perhatian yang lebih atas jalan-jalan poros kabupaten banyak yang rusak; banyak penerangan lampu jalan yang dibiayai oleh APBD mati, perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti. Dari sisi pendapatan, perlu mendapatkan perhatian serius dari semua elemen, terutama dari sisi PAD, di mana target yang sudah disepakati, hanya terealisasi 82,12 persen.

Fraksi PAN mengakui ada beberapa capaian hasil kinerja yang mendapatkan pengakuan dari pihak pemerintah pusat, terutama dengan penilaian tentang laporan keuangan tahun  2018 dengan predikat WTP. Tentunya atas dasar laporan tersebut, maka Fraksi PAN DPRD Sumenep memberikan penghargaan serta apresiasi yang tinggi.

Namun demikian, ada beberapa cacatan penting Fraksi PAN untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail dari legislatif, antara lain dalam capaian kinerja Pemkab Sumenep hendaknya dari kesebelas item yang disampaikan pada nota penjelasan itu sendiri.

Selain itu, dalam ikthisar realisasi pencapaian target, terutama pada pos PAD, dari yang ditargetkan sebesar Rp226,3 miliar, hanya terpenuhi Rp185,8 miliar atau hanya sekitar 82 persen.

Fraksi Demokrat mengapresiasi Pemkab dalam meningkatkan capaian kinerja anggaran dalam semua bidang yang diukur dengan semakin meningkatnya APBD Sumenep tahun 2018 yang mencapai Rp2 trilun lebih.

Namun juga memberikan beberapa catata, salah satunya berkenaan karena target PAD masih cukup jauh dari kata mencapai target.

Berdasarkan nota penjelasan yang terdiri dari empat bagian materi pemaparan, yakni,

Kebijakan umum dan prioritas APBD, capaian kinerja Pemkab Sumenep, kinerja keuangan daerah dan ikhtisar realisasi pencapaian target.

Maka setelah melihat dan mengkaji penjelasan dari empat bagian materi pemaparan tersebut, Fraksi PDI P sangat mendukung terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, karena telah mengalami peningkatan yang signifikan, di antaranya mengenai kebijakan umum dan prioritas APBD dan juga pencapaian kinerja Pemkab Sumenep.

Sedangkan Fraksi PPP menyampaikan beberapa saran dan harapan, di antaranya berkenaan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pelayanan pendidikan, kesehatan  maupun infrastruktur, anggaran akan tersalurkan  dengan baik tanpa meninggalkan sisa ataupun efisiensi yang begitu besar  sehingga beberapa permasalahan di Sumenep dapat terselesaikan dengan baik.

Merujuk pada materi nota penjelasan itu, Fraksi Gerinda bahwa dapat diketahui sisi APBD Sumenep melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal itu dilihat pada ikhtisar realisasi pencapaian target pendapatan daerah Sumenep tahun anggaran 2018. Hal itu dinilai menjadi prestasi namun perlu ditingkatkan kembali di tahun-tahun selanjutnya.

Terakhir, Fraksi Golkar memberikan beberapa cactatan dan analisa terhadap beberapa hal yang perlu kiranya mendapatkan perhatian, karena PAD yang tidak mencapai target.

Mengacu pada realisasi PAD yang belum memenuhi target, Fraksi Golkar berpendapat bahwa daerah secara rata rata memiliki potensi untuk meningkatkan PAD-nya setiap tahun, baik disektor pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan BUMD dan pendapatan lain yang sah, seperti dari sektor pariwisata, jasa, ekonomi kreatif, perikanan, dan pertanian. Semua itu perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik. (ong/waw)

Komentar

News Feed