Tujuh RPH di Bangkalan Tanpa IPAL

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) BEKERJA: Salah satu penjaga sapi berada di rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten  Bangkalan.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Keberadaan rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten Bangkalan, tidak terurus. Sedikitnya, terdapat tujuh RPH tanpa instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Akibatnya, disinyalir akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu masyarakat sekitar.

Salah satu pemerhati lingkungan, Sulhan Badri meminta agar pengelolaan dan penyediaan IPAL disikapi serius. Sebab, sesuai prosedur yang ada semua usaha yang memiliki limbah dan bisa mengganggu masyarakat harus disediakan IPAL. “Ini bukan hal sepele, karena menyangkut kenyamanan dan ketentraman masyarakat,” keluhnya.

Bacaan Lainnya

Lelaki yang akrab disapa Badri tersebut mengusulkan, jika pemerintah tidak mampu menyediakan, maka harus dikelola dengan baik. Sehingga juga bisa menjadi keuntungan. “Saya kira, kalau serius dan menjadi perhatian, banyak solusi yang bisa dilakukan oleh dinas,” sarannya, Kamis (6/5/2021).

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan (Disnak) Bangkalan Siti Sumirah mengatakan, secara keseluruhan terdapat 11 RPH. Hanya saja dari belasan RPH itu, empat mengantongi IPAL dan sisanya belum mengantongi. “Penyediaan IPAL tidak bisa dipenuhi lantaran kebutuhan anggaran yang tidak cukup,” ujarnya.

Menurutnya,  RPH yang tidak dilengkapi IPAL masih menggunakan cara tradisional. Yakni, mengeringkan lokasi RPH agar tidak menimbulkan bau terhadap lingkungan masyarakat. “Yang belum ada IPAL-nya, limbah biasanya dikeringkan dan dikelola ulang untuk bahan pupuk,” ucapnya.

Pihaknya menegaskan, limbah hasil pemotongan tersebut sering diminta warga untuk membuat pupuk organik dan dibuang di sawahnya. Sehingga, limbah tidak mengganggu masyarakat sekitar. “Kami kasih kalau diminta, karena memang kami tidak mengelolanya sendiri,” tegasnya.

Bahkan, tujuh RPH yang tidak dilengkapi IPAL harus bekerjasama dengan pihak ketiga untuk pembuangannya. Sebab, apabila jumlahnya banyak akan mengganggu ketertiban lingkungan.”Kami juga kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi sebagian memang ada yang mengangkutnya secara rutin,”  tukasnya. (hel/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *