oleh

Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Capai Rp48,6 M

227 Motor Terdiri dari Roda Empat dan Dua

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN –Banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak di Pamekasan disesali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno. Menurutnya hal itu merupakan contoh yang buruk. Maka dari itu ia meminta agar pihak yang memiliki kewenangan untuk tidak abai dalam persoalan tunggakan kendaraan dinas tersebut.

Dikatakannya Harun, kendaraan pelat merah seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat umum dengan patuh membayar pajak tepat waktu. Sebab baginya, pajak merupakan sumber pendapatan daerah untuk pembangunan Pamekasan ke depan.

Pihaknya meminta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan bagian keuangan untuk segera merespon hal ini. Bagi kendaraan yang pajaknya ditanggung pribadi diminta untuk mendahulukan membayar pajak dari pada kepentingan sekunder yang lain.

“Kalau hanya urusan administrasi jangan dijadikan alasan. Karena pemerintah juga tidak mau tahu jika masyarakat umum telat membayar pajak,” tegasnya.

Kepala Pengelola Data Pelayanan Perpajakan (PDPP) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Pamekasan Hidayaturrahman mengungkapkan, terdapat 277 unit kendaraan pelat merah terdiri dari roda empat dan roda dua yang belum membayar pajak.

Disebutkannya, total nilai tunggakan pajak dari 277 kendaraan tersebut yaitu Rp48.616.999.000. Menurut informasi yang diketahuinya, setiap roda empat kendaraan pelat merah pajaknya telah dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk roda dua ditanggung pengguna.

“Itu data khusus pelat merah per Desember tahun 2020. Kalau yang sekarang masih berjalan,” ucapnya. (ali)

 

 

Komentar

News Feed