Tunggu Hasil Audit BPK, Terkait Kelanjutan Proyek Gili Iyang di Sumenep

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IST) MANDEK: Kelanjutan pengerjaan proyek Gili Iyang di Kabupaten Sumenep belum bisa terjadwal dalam waktu dekat ini.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Proses kelanjutan pengerjaan pelabuhan Gili Iyang sempat mandek. Bahkan,  tahun ini kembali direncanakan. Hanya saja, belum ada kepastian mengenai jadwal pengerjaannya. Sebab, masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Agustiono Sulasno melalui Kabid Prasarana Dadang Dedi Iskandar, Kamis (29/7/2021).

Menurutnya, proyek yang dianggarkan Rp15 miliar itu sempat dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh anggota DPRD Jawa Timur (Jatim). Bahkan, sempat rusak atau runtuh sebelum terpakai dan sempat putus kontrak pada 2020 lalu. Sebagai upaya, sudah mengirim surat ke BPK kedua kalinya untuk dilakukan audit.

“Surat kedua awal Juli kemarin kami kirim ke Inspektorat agar ditembusi ke BPK, pengawasan kan di sana. Itu beberapa upaya yang kami lakukan,” ucapnya.

Dia menuturkan, tahun 2019 lalu pelabuhan Gili Iyang sempat dikerjakan. Hanya saja, putus kontrak. Sehingga, anggaran Rp15 miliar hanya menyisakan sekitar Rp4 miliar. Namun, masih mempunyai utang kepada rekanan sebesar Rp4 miliar. Sehingga, sebelum diaudit hutang tersebut tidak bisa dibayar.

Dikatakan, sisa pengerjaan kembali dianggarkan sebesar Rp4 miliar yang bersumber dari bantuan keuangan (BK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Dana itu,  untuk revitalisasi pembangunan pelabuhan Gili Iyang. Mulai dari pengecatan dan sebagainya.
“Yang untuk utang kami ajukan, yang Rp4 miliar tahun ini juga dana lain. Pekerjaan tinggal 30 persen tepatnya di bagian atas, yaitu cor dan beberapa bagian lainnya,” paparnya.

Sekedar diketahui, Pelabuhan Gili Iyang diproyeksikan menjadi pelabuhan berstandar nasional yang nantinya juga akan menjadi akses menuju Pulau Wisata Oksigen. Idealnya, pengiriman surat audit ke BPK bisa dilakukan langsung oleh organisasi perangkat daerah ()OPD yang bersangkutan.

“Misal Dishub ada pekerjaan yang tidak tuntas, langsung kirim sendiri ke BPK, tidak usah ke sini lagi,” respon, Inspektur Pembantu (Irban) lV Inspektorat Sumenep Khusnul Khatimah.  (ara/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *