oleh

Tunggu Pembahasan Raperda Penyertaan Modal PDAM

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Rencana pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tahun ini masih belum menemukan titik terang. Sebab, sampai sekarang DPRD Pamekasan belum menetapkan berapa raperda yang akan dibahas. Utamanya, perda terkait penyertaan modal PDAM dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas masih belum final. Padahal, program pembentukan peraturan daerah (propemperda) itu sudah lama digelorakan.

Ada beberapa faktor yang bisa menghambat pembahasan raperda 2019. Salah satunya saat ini sudah memasuki bulan politik. Para wakil rakyat yang kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 sibuk di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Ketua Bapemperda, Andi Suparto menyampaikan, saat ini pihaknya sudah melakukan rapat internal tentang penyertaan modal PDAM dan BLUD Puskesmas.

“Setelah disepakati antara Bapemperda dan eksekutif nanti akan dikonsultasikan ke provinsi,” katanya, Jumat (5/4), setelah rapat internal di ruangan Komisi I DPRD Pamekasan.

Andi mengaku tidak khawatir dengan tahun politik. Sebab, meski para legislator sibuk berkampanye, mereka masih bisa meluangkan waktu untuk membahas raperda. Menurutnya, pembahasan raperda juga tidak terlalu membutuhkan waktu lama.

Ketua Fraksi Bulan Bintang, Bahrullah selaku anggota Bapemperda menyampaikan,  pembahasan tambahan propemperda antara lain penyertaan modal ke PDAM, kemudian revisi perda-perda yang kadaluarsa.

Menurutnya, terkait penyertaan modal PDAM mesti setiap tahun ada perdanya, tetapi pembahasan tadi belum final. Jadi hal yang harus dibahas adalah tentang penyertaan modal itu.

“Nanti akan dibahas pansus kira-kira sebelum masa jabatan berakhir harus selesai,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur PDAM Pamekasan Agoes Bachtiar mengatakan, BUMD yang dipimpin dapat jatah PMD Rp3 miliar. Dana tersebut masih berada di kas daerah (kasda) dan realisasinya menunggu perda.

Dana yang digunakan perusahaan pengelola air minum itu harus memiliki payung hukum. Pembahasannya dilakukan DPRD Pamekasan bersama eksekutif. Kemudian dievaluasi gubernur sebagaimana proses pembentukan perda pada umumnya.

Beberapa waktu lalu draf rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyertaan modal itu dilayangkan ke DPRD. Namun, sampai sekarang belum ada pembahasan.

Agoes berharap, perda tentang penyertaan modal segera selesai sehingga PMD bisa cepat direalisasikan. Diharapkan, dengan pembenahan sarana dan prasarana, pelayanan PDAM kepada masyarakat lebih optimal.

“PDAM terus meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan,” pungkasnya.(km45/pai)

Komentar

News Feed