Tunggu TTD Para Ketua Komisi untuk Putusan Pelaku Pemalsuan Paraf di DPRD Pamekasan

  • Bagikan
(FOTO: KM/ ALI WAFA) MOLOR: Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten  Pamekasan belum menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP).

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN – Sidang putusan kasus pemalsuan tanda tangan, yang melibatkan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, sebelumnya ditarget selesai pada bulan September lalu. Namun, hingga memasuki bulan terakhir belum terlaksana. Hal tersebut, diungkapkan Anggota badan kehormatan (BK) DPRD Pamekasan Hamdi, Senin (21/12/2020).

Menurutnya, kasus tersebut telah memasuki tahap akhir. Bahkan, sidang putusan sebenarnya sudah diagendakan pada 16 Desember lalu. Hanya saja, pelaksanaannya terkendala berita acara pemeriksaan (BAP) yang tidak kunjung ditandatangani oleh para ketua komisi sebagai pelapor.

Pihaknya mengaku, tidak berani melaksanakan sidang putusan tanpa tanda tangan ketua komisi di BAP. Sebab, apabila dipaksakan terselenggara dikhawatirkan ada tuntutan balik darp para ketua komisi. “Kami takut dituntut balik, kalau dipaksakan menggelar sidang putusan,” ujarnya.

Kendati demikian, politikus partai bulan bintang (PBB) itu meyakini, kepadatan agenda dan kesibukan para ketua komisi, menjadi penyebab belum ditanda tanganinya BAP. Namun, pihaknya memastikan, kasus tersebut bakal diselesaikan di tahun 2020. “Tidak akan sampai masuk ke tahun 2021, kami yakin akan selesai tahun ini,” optimisnya.

Sekedar diketahui, pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Pamekasan terjadi beberapa bulan lalu. Tanda tangan palsu, tertera pada proposal pengajuan bantuan Covid-19 ke Bank Jatim. Pemalsuan itu diketahui, setelah anggota DPRD yang berhak tanda tangan tidak merasa membubuhkan tanda tangannya. (ali/ito)

Baca juga  Dinsos Segera Launching BST/BLT, 36.403 KPM Terima Bantuan Tahap Pertama
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan