oleh

Tuntut Kejelasan KIP dan Infrastruktur Sekolah

Kabarmadura.id/Bangkalan– Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bangkalan menggelar aksi di depan Gedung Dinas Pendidikan serta di depan gedung DPRD Bangkalan . Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut program realisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak tepat sasaran, sehingga tidak jatuh kepada siswa yang benar benar membutuhkan.

Tidak hanya itu, PMII Cabang Bangkalan juga menuntut terkait bangunan sekolah yang hampir roboh namun tidak ada perhatian dari pemerintah.

Orator PMII Cabang Bangkalan Moh Hadi mengatakan, banyak KIP yang seharusnya diberikan kepada siswa yang kurang mampu namun tidak tepat sasaran.

“KIP di Kabupaten Bangkalan banyak yang tidak tepat sasaran, nyatanya banyak siswa yang tidak mampu yang tidak pernah menerima KIP tersebut,” jelasnya, Senin (27/7/2020)

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan banyak sekolah yang hampir roboh namun tidak kunjung diperbaiki.

“Selain KIP yang tidak tepat sasaran juga banyak sekolah di beberapa kecamatan yang hampir roboh namun tak kunjung diperbaiki,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan Bambang Budi Mustika menuturkan, tutuntan dari demonstran tersebut sifatnya kasuistik.

“Tuntutan dari para demonstran bersifat kasuistis, tidak secara masif,” jelasnya

Pihaknya menyebutkan bahwasnanya KIPdi desa sangat sulit diberikan kepada by Person atau by name, sebab di desa banyak yang miskin.

“KIP di desa sangat sulit ketika diberikan secara person ataupun by name sebab di desa banyak masyarakat miskin baik yang menerima KIP ataupun yang tidak,” jelasnya

Pihaknya menuturkan bahwasannya di desa, yang miskin dan yang kaya tidak berimbang sehingga KIP tersebut dibagikan secara merata.

” Di pelosok desa yang kaya dan yang mikin berimbang sehingga oleh tokoh mayarakat pemerhatih pendidikan serta kepala sekolah sepakat bantuan tersebut dibagi secara merata seperti seragam sekolah ,” paparnya.

Sementara itu pihaknya menduga  para aktivis tersebut mengungkit kasus lama, yakni ada tahun 2018.

“Yang diungkit dari teman-teman aktivis masalah bantuan di tahun 2018. Pada waktu itu sayabtidak tau apa apa sebab kebijakan  waktu itu tidak ada di saya,” dalihnya.

Terkait infrastruktur pihaknya akan membangun secara bertahap. Sebab di kabupaten Bangkalan jumalh sekolah sangatlah banyak.

“Untuk infastruktur bertahanlah, sebab di kami SD saja ada 650 SD sedangankan SMP-nya ada 55.,” Jelasnya.

Terpisah Ketua Komisi D DPRD kabupaten Bangkalan Nur Hasan mengatakan, di desa sudah ada kesepakatan antara wali murid dan komite sekolah tentang bentuk bantuan KIP.

“Kesepakatan komite dan wali murid adalah dibelikan seragam, sebab jika diberikan secara langsung dirasa tidak mungkin. Sebab dalam satu kelas yang berisi kurang lebih 20 sampai 30 siswa namun yang dapat hanya 5 orang maka kasihan yang tidak menerima bantuan tersebut,” paparnya.

Ketua komisi D menunturkan ke depannya bank BRI harus menyediakan buku rekening  agar bantuan diberikan langsung kepada pserta didik.

“Ke depan saya tindak tegas agar bank BRI menyiapkan ATM serta buku rekening yang diberikan langsung kepada anak murid yang menerima bantuan tersebut,” jelasnya. (sae/pai)

 

Komentar

News Feed