oleh

Tutup Usaha Penggilingan Batu, Legislatif Ingatkan Pemkab Sampang Tidak Gegabah

Kabarmadura.id/Sampang-Mayoritas usaha penggilingan batu di Kabupaten Sampang, dipastikan ilegal. Hal itu diketahui setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sampang, melakukan penyisiran dan monitoring ke berbagai daerah penggilingan batu.

Atas temuan itu, DLH memberi warning dengan memberi surat peringatan agar pemilik usaha penggilingan batu segera mengurus dan melengkapi izin yang diperlukan. Diantaranya, izin pemanfaatan ruang, izin lingkungan dan izin operasional usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang.

Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pengelolaan Lingkungan (PPL) DLH Sampang Moh. Zainullah mengatakan, untuk sementara lokasi penggilingan batu yang diberi surat peringatan dan imbauan baru empat lokasi.

Ke empat lokasi penggilingan batu itu tersebar di Kecamatan Banyuates sebanyak dua lokasi, dan Kecamatan Sokobanah dua lokasi. Sedangkan untuk lokasi yang lainnya masih belum terditeksi, karena baru akan dilakukan penyisiran secara bertahap.

“Nanti akan kami lakukan penyisiran secara merata di berbagai wilayah,” janjinya, Selasa (7/7/2020).

Lebih lanjut dia menguraikan, surat peringatan tersebut diberikan agar pelaku usaha segera mengurus dan melengkapi izinnya. Untuk pengurusan izin pemanfaatan ruang, pelaku usaha cukup mengurus ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang.

Sementara untuk izin lingkungan bisa diurus ke DLH. Kemudian untuk izin operasional usaha bisa diurus ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sampang.

Untuk itu, Zainullah berjanji akan terus menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat secara masif, sehingga masyarakat bisa mengetahui terkait proses pengurusan dan jenis izin yang harus dimiliki.

Di sisi lain, jika memang ada masyarakat yang membutuhkan pendampingan, pihaknya akan membantu proses pengurusan izin usaha penggilingan batu tersebut. Sebab jika usaha itu berizin, maka dapat menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Sampang.

“Kedepan kami akan terus dilakukan penyisiran agar semua usaha penggilingan batu di Sampang ini bisa legal dan dapat berkontribusi kepada daerah,” urainya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sampang Agus Husnul Yakin menyarankan Pemkab harus bijaksana dalam menyikapi menjamurnya usaha masyarakat yang belum memiliki izin, termasuk usaha penggilingan batu.

Dirinya meminta Pemkab untuk tidak asal menutup paksa tempat usaha yang belum mengantongi izin. Pemkab harus mengedapankan pendekatan persuasif, karena usaha itu sebagai mata pencaharian masyarakat.

Lanjut dia, Pemkab harus proaktif memberikan pendampingan, sosialisasi secara masif dan mempermudah proses pengurusan izin, kalau perlu mereka difasilitasi dan dibantu dalam proses pengurusan izinnya.

“Kami harap Pemkab tidak gegabah menutup paksa usaha rakyat yang belum melengkapi izin, harus bijaksana dan mempermudah proses pengurusan izinnya, kasihan masyarakat, karena usaha itu merupakan mata pencaharian mereka,” harapnya. (sub/pin)

 

 

Komentar

News Feed