Uang Dikembalikan, Dugaan Korupsi Tandon Dihentikan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) DIHENTIKAN: Rekanan sudah mengembalikan kelebihan dana pengadaan tandon tempat cuci tangan oleh BPBD Pamekasan.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan  tidak melanjutkan proses hukum atas laporan dugaan tindak pidana korupsi dana Covid-19 dalam kegiatan pengadaan tandon tempat cuci tangan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan tahun 2020. Penghentian proses hukum tersebut, disampaikan oleh (Kepala Seksi) Kasi Intel Kejari Pamekasan, Hendra Purwanto, yang disampaikan via telepon pada Kamis (12/8/2021)..

Menurut Hendra, tidak dilanjutkannya laporan masyarakat tersebut karena terlapor sudah mengganti kerugian negara, yang dilakukan oleh terlapor kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Pamekasan.

Bacaan Lainnya

“Tidak kami proses lagi, karena uangnya sudah dikembalikan,” ungkap Hendra.

Kepala Inspektorat Pamekasan, Moh. Alwi menjelaskan, kasus tersebut telah dianggap selesai karena yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian negara. Dimana, dalam kegiatan tersebut negara dirugikan berkisar Rp800 juta dan sudah dikembalikan.

Mantan Pj. Bupati Pamekasan itu, menguraikan pengembalian tersebut telah dilakukan saat Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan masih dijabat oleh Akmalul Firdaus. Diketahui, terdapat 12 rekanan sebagai pelaksana kegiatan pengadaan tandon tempat cuci tangan.

Karena terjadi kelebihan bayar oleh BPBD Pamekasan terhadap 12 rekanan itu, maka 12 rekanan tersebut diminta mengembalikan kelebihan biaya pengadaan tandon itu.

“Yang mengembalikan rekanan, bukan BPBD. Karena lebih bayar itu,” ucap Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pamekasan itu.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Ali Masykur menilai, besarnya anggaran penanganan wabah Covid-19 menjadi ladang pencaharian yang cukup strategis bagi para pejabat yang bermental koruptor. Karenanya,  pihaknya meminta agar pemerintah berhati-hati dengan anggaran penanganan Covid-19.

“Anggarannya ini tidak sedikit. Jadi harus berhati-hati. Termasuk, hati-hati jangan sampai karena butuh penanganan cepat, menyebabkan kontraktor pelaksana mengakali untuk sehingga merugikan keuangan negara,” ucap Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. (ali/bri)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *