oleh

Uang Dikembalikan, Kasus APE Tetap Berpotensi Masuk Unsur Korupsi

Kabarmadura.id/SUMENEP-Setelah sempat lama tertahan dan tidak dibelanjakan oleh pihak ketiga, uang milik sejumlah lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) dikembalikan. Kendati begitu, masalah di Kecamatan Pragaan itu sudah terlanjur dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, sehingga penyelidikannya dinilai harus terus dilanjutkan.

Menurut salah satu advokat muda di Sumenep, Rausi Samurano, meskipun sudah mengambalikan kerugian, berhubung itu uang negara, maka jika sudah ada yang melaporkan, proses hukumnya harus tetap berjalan. Artinya, lanjut Rausi, pengembalian uang itu sekadar menyerahkan hak sekolah.

“Berarti itu hasil temuan dan investigasi dari masyarakat, maka meskipun yang bersangkutan mengembalikan uang atau barang, apalagi itu uang negara, maka proses hukum tetap diproses,” jelasnya.

Dia memperkirakan, kategori kasus tersebut bisa berujung ke salah satu dari dua kemungkinan. Jika kerugian negara tidak sampai Rp40 juta, maka dikategorikan penilapan, sementara jika di atas jumlah tersebut, dikategorikan korupsi.

Terpisah, Penilik Pendidikan Kecamatan Pragaan Sari Yuniarsi menyampikan, saat ini sekolah sudah menerima haknya. Sisa belanja APE dari dana bantuan operasional pendidikan (BOP) yang sempat lama tertahan dan tidak dibelanjakan itu sudah dikembalikan ke masing-masing lembaga PAUD.

“Sudah dikirim oleh yang bersangkutan (pihak ketiga) ke sekolah-sekolah. Jadi sekolah sudah mendapatkan haknya. Itu dikembalikan berbentuk uang yang dikirim ke rekening langsung,” katanya, Rabu (29/7/2020).

Sebelumnya, masalah itu dilaporkan pegiat antikorupsi Sumenep Independen (SI) melalui direkturnya Sahrul Gunawan ke Kejari Sumenep. Selain laporan SI, juga terdapat pengaduan masyarakat pada 20 April 2020 lalu.

“Yang berdasarkan investigasi kami menemukan kejanggalan terhadap bantuan tersebut,” katanya.

BOP PAUD berupa APE itu sebelumnya diketahui tidak diteruma sejumlah PAUD di Kecamatan Pragaan. Padahal sebelumnya mereka sudah mengumpulkan dananya ke pihak tertentu agar dibelanjakan APE. Bahkan,  inisiatif mengumpulkan dana itu juga ditengarai ada yang mengarahkan.

Namun hingga tahun anggaran 2019 berakhir, APE tersebut tidak kunjung diterima. Bahkan, semua PAUD yang menerima BOP itu harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) ke Dinas Pendidikan Sumenep dalam kondisi tidak menerima APE.

Setelah beberapa kali ditagih, APE tersebut akhirnya diberikan, namun hanya senilai 25 persen dari total dananya. Para perwakilan PAUD juga dimina menandatangani pernyataan bahwa telah menerima APE.

Namun karena yang diterima belum utuh, para pengelola PAUD tetap ingin APE diberikan seluruhnya. Hal itu memantik reaksi sejumlah pihak hingga dilaporkan ke aparat penegak hukum. (ara/waw)

Komentar

News Feed