Uang Transport untuk Bidan Melebihi Kesepakatan, Izin Rumah Sakit Dicabut

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) KLARIFIKASI: Dokter Surya Haksara (tengah, red) bersama kuasa hukumnya, Bahtiar dan Risang menjelaskan kronologi pemberian uang transport ke bidan.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Kongkalikong pemberian fee untuk bidan dari rumah sakit terkuak. Praktik pemberian uang transport itu terungkap usai terbit rekomendasi pencabutan izin salah satu rumah sakit di Bangkalan. Dalam praktiknya, bidan akan mendapat sejumlah uang dari rumah sakit jika merujuk pasien hamil ke rumah sakit tersebut.

Kasus itu terkuak saat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Bangkalan merekomendasikan pencabutan surat izin praktek (SIP) Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Glamour, Kamal. Tidak hanya pihak rumah sakit, SIP dokternya, yakni dr. Surya Haksana, juga dicabut.

Alasan pencabutan SIP itu lantaran nilai pemberian uang transport ke bidan melebihi il kesepakatan yang dibuat dokter di Bangkalan sebelumnya.

Hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh dokter di Bangkalan, bidan akan diberikan uang transport jika bisa merekomendasikan pasien berobat ke klinik atau rumah sakit yang dituju sebesar Rp500 ribu. Namun, dokter Surya memberikan lebih besar, yakni Rp2 juta. Sehingga hal tersebut dinilai menyalahi kesepakatan internal yang telah dibuat POGI cabang Bangkalan.

Atas rekomendasi itu, manajemen  RSIA Glamour merasa keberatan. Alasannya, POGI tidak pernah mengklarifikasi atau memanggil atas tuduhan tersebut. Bahkan dr. Surya juga membantah memberikan uang transport lebih kepada bidan yang dimaksud, yakni bidan yang berasal dari Arosbaya.

“Dr Surya maupun pihak manajemen rumah sakit tidak pernah dipanggil untuk diklarifikasi masalah ini. Seharusnya secara aturan atau mekanismenya POGI harus memanggil teradu atau terlapor apakah benar tuduhan tersebut,” kata kuasa hukum dr Surya, Bachtiar.

Kliennya, ungkap Bachtiar, tidak pernah mendapat informasi apa pun sebelumnya. Bahkan, baru menerima informasi kasus tersebut dari media massa, bukan dari POGI Bangkalan.

Sedangkan rekomendasi dari POGI, jelas Bachtiar, adalah pembekuan sementara, bukan pencabutan SIP rumah sakit dan dokternya. Bahkan Bachtiar merasa, yang berhak memberikan rekomendasi kepada dr. Surya adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDI), bukan dari POGI.

Menurutnya, POGI merupakan organisasi perkumpulan dokter obstetri dan ginekologi. Sehingga pencabutan SIP rumah sakit dinilainya janggal. Karena rumah sakit di bawah naungan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi).

“Jadi tidak boleh, seharusnya kesepakatan itu terjadi. Rumah sakit aturannya bukan di bawah POGI, tapi Persi. Seharusnya ketua POGI tahu itu,” jelasnya.

Untuk itu, sebagai kuasa hukum yang diminta menangani kasus itu, Bachtiar meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan mempertemukan manajemen Rumah Sakit Glamour, dr Surya Haksana, POGI Bangkalan dan bidan yang mengaku melaporkan hal tersebut.

“Dokter Surya akibat kasus ini mengalami kerugian, antara lain nama baik tercemar dan pencabutan SIP rumah sakit ini akan dirasa masyarakat sudah tidak bisa melakukan praktik lagi. Otomatis tidak akan ada pasien yang datang,” tegasnya.

Sedangkan adanya pemberian uang transport untuk bidan, dr. Surya Haksana meberikan penjelasan mengenai alasannya. Dikatakan, bidan dilarang menolong pasien hamil jika mempunyai riwayat penyakit seperti hipertensi atau pendarahan atau bayinya kelainan letak. Sebab, bidan tidak mempunyai kompeten untuk menolong dan wajib merujuk.

Hal itulah yang mendasari adanya kesepakatan internal POGI untuk memberikan uang transport bagi bidan yang merujuk ke rumah sakit.

“Bidan bisa langsung konsul atau langsung merujuk. Rujukan itu bukan administrasi medis melahirkan, tapi harus ada rekam medis yang mendasari rujukan dari bidan,” ungkapnya.

Akibat kasus itu, dr. Surya merasa namanya tercemar. Terlebih, POGI Bangkalan tidak melakukan koordinasi dengannya, melainkan langsung melakukan klarifikasi ke media hingga tersebar luas. Jika nantinya ada kerugian materi atas kejadian itu, pihaknya akan meminta ganti rugi pada POGI Bangkalan.

“Khususnya dokter Muliadi Amanullah yang bertanggung jawab menandatangani rekomendasi tersebut,” tandasnya.

Diketahui, surat rekomendasi tersebut ada dua lembar. Lembar pertama adalah surat keterangan rekomendasi pencabutan SIP dan lembar kedua berupa penandatanganan 11 dokter Bangkalan yang tergabung dalam POGI Bangkalan yang menyetujui pencabutan itu.

Namun surat tersebut ditandatangani dan disahkan oleh Ketua POGI Bangkalan dr Muliadi Amanullah dengan tanggal yang berbeda. Lembar pertama surat pemberitahuan pencabutan SIP rumah sakit dan dokter Surya Haksana tertulis tanggal 14 Oktober 2021. Sedangkan penandatangan persetujuan pencabutan SIP RSIA Glamour, Kamal dan dr Surya Haksana tanggal 11 Oktober 2021.

Reporter: Fain Nadofatul M

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *