oleh

Ulama Ngeluruk Legislator, Khawatir Bangkitnya PKI dan Larangan Salat Ied

Kabarmadura.id/SAMPANGSejumlah ulama dan habaib di Kabupaten Sampang mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Selasa (19/05/2020). Kedatangan mereka itu, dalam rangka meminta pemerintah daerah bijak dalam mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan ibadah menyambut Idulfitri di tengah wabah Covid-19.

Selian itu, juga menyampaikan aspirasi dan meminta pemerintah untuk memasukkan TAP MPRS 25/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme untuk dimasukkan ke dalam konsideran. Bahkan sejumlah ulama itu, melakukan aksi bakar bendera berlambang palu arit sebagai simbol protes di depan kantorwakil rakyat itu.

Kepada awak media, perwakilan ulama yang beraudensi dengan DPRD itu, yakni KH. Ahmad Yahya Hamiduddin meyampaikan harapannya agar pemkab bijak dalam mengeluarkan kebijakan menyambut Idulfitri, yakni tidak menutup tempat ibadah menjelang hari raya idulfitri. Termasuk di kecamatan yang sudah masuk zona merah penyebaran wabah Covid-19 di Sampang.

“Meski Sampang sudah zona merah wabah Covid-19, kami tetap mendukung pemerintah agar terus berjuang menjaga rakyat agar terselamatkan dan biarkan mereka yang sakit tidak diperbolehkan merayaan Idulfitri (salat ied red). Tetapi bagi warga yang sehat, harus tetap diberi kesempatan merayakan Idulfitri kali ini,” ucap Ahmad Yahya Hamiduddin, Selasa (19/5/2020).

Selain itu, pihaknya mencium ada indikasi kepentingan kelompok serta orang-orang yang sengaja berada di belakang pembahasan TAP MPRS 25/1966. Maka pihaknya mendorong agar TAP MPR tersebut dimasukkan dalam konsedran, karena dirinya khawatir adanya indikasi menghilangkan satu pasal dalam konsedran itu.

Hal tersebut dikhawatirkan akan membangkitkan paham-paham Partai Komunis Indonesia (PKI). Pihaknya menolak kebangkitan PKI di tanah air. Hal itu simbolkan dengan pembakaran bendera berlambang palu arit yang merupakan simbol ajaran komunisme.

“Meski kami hanya orang desa, Tapi kami merasakan bau-bau (PKI) ini dan khawatir akan timbul perpecahan bangsa dan negara dikemudian hari, apabila TAP MPR ini tidak dimasukkan dalam konsedran,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sampang Fadol menegaskan, bahwa semua tidak perlu khawatir akan adanya perubahan undang-unang yang tidak dimasukan dalam sandaran hukum.

Kata dia,TAP MPRS itu dibuat pada tahun 1966, saat itu MPRS masih lembaga tertinggi, Tapi sekarang MPRS itu bukan lembaga tertinggi lagi, namun lembaga tinggi, jadi lembaga manapun tidak akan bisa mengubah atau menghapus TAP MPRS  tersebut.

“Khawatir boleh saja, tapi jangan berlebihan, apalagi sampai membuat anarkis. Kalau terkait kebijakan perayaan Idulfitri, pemkab tetap membolehkan melaksanakan salat ied,tapi dengan catatan harus sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” tegasnya.

Ditempat yang sama, salah seorang anggota DPRD Sampang dari PDI Perjuangan Iwan Efendi menegaskan, tidak ada ruang ideologi atau paham komunis di Sampang. Manakala ada ideologi komunis muncul, utamanya di wilayah Sampang, maka kami juga akan menolak. (sub/waw)

 

Komentar

News Feed