UMK Sampang Terendah se-Jatim, Aulia: Perlu Evaluasi Pemkab

(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) Aulia Rahman: Anggota Komisi I DPRD Sampang

KABARMADURA.ID | SAMPANG -Upah minimum kabupaten (UMK) di Sampang masih paling rendah se-Jawa Timur. Kondisi itu membuat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang meminta pemerintah mengevaluasi hasil pengumuman yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Tidak hanya terendah se- Jawa Timur, UMK Sampang juga terendah se- Madura. Namun juga. Dibanding tahun lalu, hanya mengalami kebaikan sebesar Rp9 ribu.

Informasi yang dirangkum Kabar Madura, tahun ini UMK di Sampang memang naik. Namun tidak signifikan. Tahun lalu, UMK sebesar Rp1.913.321 dan naik menjadi Rp1. 922. 122.

Bacaan Lainnya

Sedangkan dibandingkan dengan UMK tiga kabupaten lain di Madura, Sampang masih terendah. Data UMK terbaru di Bangkalan sebesar Rp1.956,773,48,  Pamekasan Rp1.939.686,39 dan UMK Sumenep senilai Rp. 1.978.927,22

Anggota Komisi I DPRD Sampang, Aulia Rahman mengatakan, kondisi itu bukan tidak masalah, karena rendahnya UMK di Sampang tentunya sudah berdasarkan indikator khusus. Sehingga perlu dievaluasi.

“Mestinya kan ada pertanyaan. Kenapa UMK di Sampang paling rendah. Sehingga sangat penting dievaluasi apa penyebabnya, ” harap Aulia.

Sehingga, jika memang peran pemerintah diperlukan, menurut Aulia, harus ada solusi. Dengan begitu, pada penetapan berikutnya, Sampang tidak lagi terendah. Sebab, posisinya paling rendah dibandingkan puluhan kabupaten lain di Jawa Timur.

Dikatakan, jika sudah ada evaluasi maka akan menghasilkan proyeksi. Salah satunya tentang berkembangnya perusahaan yang beroperasi di Sampang. Sehingga UMK bisa naik dan bersaing dengan kabupaten lain.

“Ini persoalan kesejahteraan para buruh di Sampang. Sehingga ada kenaikan signifikan dari UMK sebelumnya. Makanya perlu dikaji dan dievaluasi, ” ujarnya.

Sedangkan menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan DPMTSP dan Naker Sampang, Agus Sumarso, pihaknya hanya mengikuti hasil pengumuman pemerintah pusat. Soal kenaikan UMK pihak kabupaten tidak ada keterkaitan secara langsung.

“Namun kami akan melakukan pembahasan. Agar bisa mendorong naiknya UMK. Yang pasti kami sudah melakukan pengajuan lebih dari nominal yang ditetapkan, ” tegas Agus.

Reporter: Fathor Rahman

Redaktur: Wawan A. Husna

 

 

Tinggalkan Balasan