UMK Sumenep Naik Rp24 Ribu

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) RAJIN: Pada akhir tahun ini dipastikan ada kenaikan upah minimum kabupaten (UMK). Berdasarkan catatan di Disnakertrans Sumenep kenaikan sebesar Rp24 ribu.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Kabar gembira bagi tenaga kerja di Kabupaten Sumenep. Sebab, pada akhir tahun ini dipastikan ada kenaikan upah minimum kabupaten (UMK). Berdasarkan catatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep kenaikan tersebut sebesar Rp24 ribu.

Plt Kepala Disnakertrans Sumenep Didik Wahyudi menyampaikan, berdasarkan hasil koordinasi dengan tim dewan pengupahan, besaran UMK naik sekitar Rp24 ribu, yakni dari semula Rp1.954.705 bakal menjadi Rp1.980 000.

Bacaan Lainnya

“Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) 36 itu para buruh sudah mendapatkan kenaikan UMK,” katanya, Selasa, (23/11/2021).

Dikatakannya, terhitung dari 565 perusahaan yang sudah terverifikasi dan menyatakan siap untuk membayar gaji karyawan sesuai UMK. Menurutnya tahun ini ada 165 perusahaan yang sudah menerapkan sesuai aturan pengupahan.  Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun 2020 yang hanya 57 perusahaan.

“Kalau data terbaru perusahaan yang sudah membayar UMK sudah ada penambahan dari bulan tahun kemarin, hal itu terlihat dari laporan yang sudah sampai ke kami, tetapi yang pasti akan terus diawasi,” imbuhnya.

Diakui Didik, kendati nantinya ditemukan perusahaan tidak membayar sesuai dengan UMK, pihaknya tidak dapat menekan atau mewajibkan perusahaan. Namun pihaknya sebatas bisa melaporkan hal tersebut ke pengawas Disnakertrans Jawa Timur (Jatim) yang pada akhirnya perusahaan akan mendapatkan sanksi langsung.

“Kenapa bisa bertambah yang membayar sesuai UMK karena pengawas yang dari Jatim itu melakukan peninjauan langsung ke salah satu perusahaan di Sumenep ini, sementara upaya kami nanti kalau sudah berkali-berkali tidak mempan diperingati maka akan kami laporkan ke pengawas tadi,” papar dia.

Pihaknya berjanji akan memperjuangkan hak-hak yang harus didapatkan oleh para tenaga kerja. Dalam waktu dekat ini akan kembali melakukan monitoring untuk meninjau kembali perusahaan yang mokong tidak membayar sesuai UMK.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *