oleh

UN 2020 Dihapus Pada Semua Tingkatan, Daerah Tunggu Edaran Resmi

Kabarmadura.id/Sumenep-Pemerintah pusat memang telah memutuskan untuk tidak melaksanakan ujian nasional (UN)  pada semua tingkat pendidikan tahun ini. Namun, informasi tersebut belum disampaikan secara resmi ke ke sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep Carto mengatakan, mengenai penghapusan UN di jenjang SD dan SMP saat ini masih belum ada surat masuk baik dari kementrian. Oleh karenanya dirinya belum dapat memastikan penghapusan UN tersebut.

“Jika sudah ada surat edaran secara resmi nanti saya akan pastikan,” katanya, Rabu (25/3/2020).

Dijelaskan, dirinya masih menunggu surat edaran secara resmi. Termasuk menunggu dari Pemprov Jatim atau kementrian.

“Selama belum ada surat edaran, Disdik sumenep belum bisa berbuat apa-apa. Kami sifatnya masih menunggu,” ujarnya.

Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Kabupaten Sumenep Sugiono Eksantoso menyampaikan, dirinya mengakui belum ada surat yang menjelaskan tentang penghapusan UN di jenjang SMA maupun SMK. Ia juga menunggu informasi resmi dari Pemprov Jatim.

“Tidak ada surat penghapusan UN secara resmi pada Cabdin Sumenep. Kami masih menunggu dari Pemprov Jatim,” paparnya.

Meski belum ada edaran, menurutnya informasi penghapusan UN sudah menyebar luas di masyarakat. Hal ini karena disuarakan langsung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Hal senada disampaikan Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep M Juhedi melalui Kasi Kepala Seksi Pendidikan dan Madrasah (Pendma) Sumenep Mohammad Tawil.  Ia mengatakan, penghapusan UN masih belum pasti, saat ini masih menunggu surat edaran dari Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

“Surat edaran di berbagai media sudah ada, namun kami belum berani mengintruksikan pada lembaga madrasah di Sumenep, sebab, belum ada surat edaran,” ujarnya.

Diketahui, berdasarkan surat yang muncul di berbagai media, pemerintah resmi menetapkan seluruh Ujian Nasional tahun 2020 (UN 2020) ditiadakan. Kebijakan peniadaan UN 2020 ini mulai dari sekolah maupun madrasah pada tingkat dasar (SD/MI), menengah pertama (SMP/MTS) maupun tingkat menengah atas (MA/SMA).

Hal tersebut dilakukan berkenaan dengan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat. Dalam surat tersebut disebutkan,  kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang ditandatangani oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) tersebut.

Dalam surat tersebut juga ditekankan bahwa, pertama, ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini. Kedua,ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Ketiga,

ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Keempat, sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. (imd/pai)

Komentar

News Feed