Ungkap Fee Transport Dokter ke Bidan, POGI Diputuskan Melanggar

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) KONGKALIKONG: Fee transport untuk bidan sudah melanggar, masih diungkap juga oleh POGI Bangkalan lantaran curiga ada dokter mengeluarkan fee di luar kesepakatan.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bangkalan menilai, kesepakatan yang dibuat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) cabang Bangkalan adalah praktik yang tidak dibenarkan, karena melanggar sejumlah regulasi.

Kesepakatan yang dimaksud, adalah praktik pemberian fee untuk bidan yang merujuk pasien ke rumah sakit atau dokter praktik. Bahkan, kesepakatan yang dibuat POGI cabang Bangkalan itu tidak hanya pada pemberian fee, namun juga membatasi nilainya, yakni maksimal Rp500 ribu.

Pernyataan IDI Bangkalan yang tidak membenarkan pola pemberian fee oleh POGI Bangkalan itu disampaikan dengan mengeluarkan surat edaran (SE) bernomor 166/Sekrt/IDI/BKL/X/2021.

SE tertanggal 25 Oktober 2021 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua IDI Cabang Bangkalan dr Farhat Suryaningrat. Dalam isinya juga terdapat keputusan jika dokter di Bangkalan masih menerapkan pemberian fee atau uang transport kepada bidan yang merujuk pasien, berapa pun besarannya, akan dikenakan sanksi surat rekomendasi pencabutan SIP.

Sebelumnya, POGI Bangkalan mengeluarkan rekomendasi pencabutan SIP kepada dr. Surya Haksara dan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Glamour Husada, Kamal. Dalihnya, ada laporan bidan yang menyatakan dua pihak itu memberi uang transport untuk bidan hingga Rp2 juta.

Nilai fee untuk bidan yang merujuk pasien itu disebut berlebihan. Karena POGI mengungkap, ada kesepakatan besaran fee maksimal Rp2 juta.

Menurut Ketua IDI Bangkalan dr. Farhat Suryaningrat, rekomendasi pencabutan SIP tersebut tidak memiliki dasar hukum. Sebab, POGI pusat tidak mengatur adanya pemberian fee kepada bidan yang mengirim pasien rujukan.

Karena itu, kesepakatan pembatasan besaran fee terhadap bidan, yang dikeluarkan oleh POGI Bangkalan, dianggap melanggar SE POGI pusat. Sebab, dokter anggota POGI tidak diperbolehkan memberikan fee untuk bidan, berapa pun nominalnya.

“Setelah berkonsultasi ke POGI Jawa Timur, bahwa pemberian fee buat bidan tidak mengacu kepada surat edaran POGI pusat. Berapa pun besarnya, apalagi sebesar Rp500 ribu. Oleh sebab itu, surat kesepakatan (POGI Bangkalan, red) itu tidak sah. Maka, tidak ada pelanggaran bagi dr Surya Haksara,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan dr. Farhat, kesepakatan yang dikeluarkan POGI Bangkalan terkait pemberian uang transport untuk bidan telah melanggar SE POGI Indonesia nomor 275/im-ketUm/IX/12 tahun 2012.

Kendati melanggar, rencana tindakan IDI Bangkalan bersama POGI Surabaya hanya akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semua dokter POGI.

“Nanti kami akan lakukan sosialisasi mengenai adanya surat ini dan kasus yang meninpa dr Surya Haksana,” tambahnya.

Terpisah, Kuasa Hukum dr Surya Haksana, Risang Bima Wijaya, menuturkan bahwa kasus tersebut sudah selesai. Rekomendasi POGI Bangkalan terhadap pencabutan SIP dr. Surya dianggap  tidak berdasar.

Meski rekomendasi pencabutan SIP dr Surya telah dibatalkan, dr Surya tetap menuntut kejelasan POGI Bangkalan mengenai rekomendasi pencabutan SIP-nya.

“Kami tetap akan meminta klarifikasi motif POGI Bangkalan yang seolah sengaja menyerang dr Surya secara pribadi (bukan profesinya, red),” paparnya mengenai kejelasan kasus kliennya tersebut.

Risang menilai ada unsur menjatuhkan martabat orang lain, yakni dr Surya, dengan cara fitnah dan mencemarkan nama baik. Unsur itu diyakini sudah terpenuhi beserta bukti-buktinya. Karena kasus itu bersifat delik aduan, imbuh Risang, untuk langkah hukumnya sepenuhnya diserahkan kepada dr Surya.

“Apakah nanti tetap akan kami bawa ke ranah hukum atau tidak, semua kami serahkan pada klien, kalau klien menginginkan itu. Yang jelas, rekomendasi pencabutan SIP dr Surya telah dibatalkan,” ucap Risang.

Reporter: Fain Nadofatul M

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *