oleh

Untuk Siapa RUU Omnibus Law Cipta Kerja ?

Kembali lagi kepercayaan publik kepada lembaga wakil rakyat menjadi semakin rapuh setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja atau dikenal dengan RUU Ciptaker yang sebelumnya bernama RUU Cilaka (Cipta Lapangan Kerja) pada rapat paripurna DPR RI 5 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden dan telah menjadi RUU Prioritas tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional (Proglenas) tahun 2020. Pada sidang paripurna tersebut hampir seluruh fraksi pratai politik di senayan sekaligus pendukung koalisi pemerintah sepakat untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja ini menjadi Undang-Undang (UU), hanya dua yang menyatakan menolak yakni fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Banyak hal yang menjadikan RUU Cipta Kerja ini sangat kontroversial mulai dari pengesahannya yang terburu-buru sampai pada isi yang dianggap tidak berpihak pada kaum buruh atau pekerja. Namun, di samping itu semua sebetulnya kita melihat bagaimana rapuhnya tubuh lembaga legislatif akibat oligarki dan kepentingan penguasa. Bagaimana tidak secara serentak partai dalam kubu pemerintah menyetujui RUU ini untuk menjadi UU padahal sudah kita ketahui bahwa beberapa hal yang tidak menguntungkan para buruh dan lebih mementingkan para pengusaha atau pemilik modal sangat terlihat dalam isi RUU ini. Ditambah lagi, publik dibuat tercengang dengan disahkannya RUU ini yang terkesan secara diam-diam di waktu dimana masyarakat sedang terlelap yakni tengah malam. Tentunya, ada apa dibalik RUU ini. Mungkin saja ada kepentingan-kepentingan terselubung dari para pemangku kepentingan.

Hilangnya Kepercayaan Publik kepada Lembaga DPR

Dampak disahkannya RUU ini sangat terasa di tengah-tengah masyarakat, tidak sampai dalam waktu 24 jam. Hastag DPR RI Khianati Rakyat dan Mosi Tidak Percaya menjadi trending topik di segala media sosial. Harusnya bercermin dari semua ini rasanya jauh sekali jika yang menjadi argumentasi DPR RI bahwa mendengarkan aspirasi segala lapisan masyarakat sudah dilaksanakan. Bukankah rakyat Indonesia tidak menuntut banyak, bahkan sudah banyak regulasi yang disahkan tapi masyarakat tidak pernah menuntut apakah regulasi tersebut berpihak kepada rakyat atau kelompok tertentu. Tentunya hal ini memperlihatkan dampak besar dari disahkannya RUU ini bagi kebanyakan masyarakat. Maka dari itulah, inilah saat yang tepat untuk DRI RI taubat dari kesalahannya selama ini. Wakil rakyat bukan tempat untuk beradu gagasan tapi tempat penyambung lidah rakyat.

Kehidupan masyarakat sudah dalam kondisi tidak normal di situasi pandemi ini, beban berat ditanggung hampir semua lapisan masyarakat terutama lapisan bawah yang tidak pandemi saja sudah susah, apalagi ditambah pandemi mungkin dapat dikatakan sekarat. Harusnya wakil rakyat dapat responsif melihat keadaan ini bukan sibuk mengurusi para investor untuk masuk ke Indonesia. Investor tidak memerlukan wakil rakyat karena mereka tanpa wakil rakyat bisa hidup serba berlebihan. Tapi, wakil rakyat merupakan penyambung lidah dan pemberi semangat rakyat cilik. Rakyat dalam arti orang yang membutuhkan wakil rakyat bukan yang tidak membutuhkan wakil rakyat.

Dalam istilah hukum dikenal adagium Solus Populi Suprema Lex Esto (Kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi). Adagium ini harusnya menjadi acuan lembaga perwakilan yang katanya mewakili rakyat ini untuk bertindak jika memang sebagai lembaga yang mereprsentasikan rakyat. Bukan malah sebagai lembaga penampung kepentingan oligarki dan elite penguasa. Sepertinya mereka sebagai DPR harus melakukan penelitian lebih dalam mengenai apa yang dimaksud rakyat itu. Agar nantinya tidak ada lagi keluar pernyataan dari masyarakat seperti “rakyat mana yang diwakili”.

Pengusaha VS Buruh (Pekerja)

Lahirnya RUU ini sangat berpengaruh pada langkah pijak dari dua kelompok dalam dunia ketenagakerjaan yakni pengusaha sebagai orang yang memberikan kerja dan Buruh atau pekerja sebagai orang yang dipekerjakan. RUU ini akan menjadi pedoman dua kelompok ini dalam menjalankan hubungan kerja nantinya. Maka RUU ini akan sangat menentukan adil atau tidaknya hubungan kerja yang dijalani nanti. Akan tetapi, belumlah hubungan kerja itu berjalan sudah dapat dipastikan tidak akan memberikan keadilan bagi kelompok buruh atau pekerja, ibarat ufuk di ujung laut.

Sudah menjadi rahasia umum isi dari beberapa pasal yang kontroversial karena tidak memberikan akses keadilan bagi buruh atau pekerja. Seperti misalnya uang pesangon yang sebelumnya diatur oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar 32 kali kini turun menjadi 25 kali dalam RUU ini dan masih banyak yang lainnya. Hal ini mengambarkan bahwa ungkapan dari John Locke, bahwa Dimanapun Hukum Berakhir, Tirani dimulai. Hukum saat ini sudah mengalami tanda-tanda sakaratul maut. Dimana, tidak lagi dijadikan alat untuk memberikan keadilan bagi masyarakat melainkan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan oligarki.

Tua sudah negeri Indonesia akankah akan serapuh dengan umur tuanya atau akan kembali sebagai umur yang tetap kuat dan menjadi negara yang melegenda. Hal ini sangat ditentukan bagaimana para penguasa alat kelengkapan negara dalam menggunakan alatnya untuk menguatkan tiang-tiang penyangga yakni rakyat agar tetap kokoh bersatu bersama untuk tetap menegakkan fondasi yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau malah saling merobohkan fondasi demi mempertahankan ego dan kepentingan pribadi dan kelompok. Marilah, doakan semoga mereka di DPR sadar bahwa negara dibangun bukan hanya oleh kelompok penguasa dan pengusaha melainkan seluruh rakyat Indonesia.

BIODATA PENULIS
Nama : Rico Febriansyah

Status : Mahasiwa S1 Fakultas Syari’ah dab Hukum UIN Raden Fatah Palembang Sekaligus Ketua Divisi Kajian Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi UIN Raden Fatah

Penulis dapat dihubungi melalui ricofebriansyah3@gmail.com dan 085758107734

 

Komentar

News Feed