Upaya Pemerintah untuk Memenuhi Kesejahteraan Guru

  • Whatsapp

Oleh: Untung Wahyudi

Ada banyak permasalahan yang belum terselesaikan dalam dunia pendidikan di negeri ini, terutama terkait kesejahteraan guru. Hal ini terbukti dengan tunjangan guru yang belum merata. Beberapa guru di daerah masih harus “nyambi” pekerjaan lain untuk biaya hidup sehari-hari sehingga, kegiatan mengajar belum bisa fokus karena tanggung jawab menghidupi keluarga juga menjadi permasalahan penting.

Karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui berbagai program yang dicanangkan. Dari pemberian insentif beruapa tunjangan profesi, hingga dana BOS yang cukup membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Berbicara tentang kesejahteraan guru, memang saat ini cukup memperihatinkan. Banyak guru honorer di daerah yang berjuang mendidik siswa dengan perasan keringat, namun sering kali kesejahteraan mereka belum memadai dan tak sebanding dengan jerih payah yang mereka lakukan. Namun, dedikasi yang tinggi dalam dunia pendidikan membuat mereka tetap bertahan mendidik siswa di tengah cobaan dan kebutuhan hidup yang semakin kompleks.

Mengharapkan Guru Profesional

Menjadi guru bukan hal yang mudah. Butuh kesabaran serta niat yang kuat untuk serius berkecimpung dalam dunia pendidikan. Kebutuhan hidup yang semakin banyak, sering kali membuat orang berpikir ulang untuk serius menekuni dunia mengajar. Hal ini wajar terjadi karena, sebagai manusia biasa, seorang guru kerap dilanda rasa bosan, jenuh, sehingga kesabaran mereka benar-benar harus diuji, lebih-lebih ketika kesejahteraaan mereka tidak diperhatikan secara serius.

Pemberian tunjangan kesejahteraan guru lewat berbagai program seperti sertifikasi guru, insentif, atau bantuan lainnya, menjadi hal yang sangat diharapkan, terutama oleh para guru yang belum Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka benar-benar harus diperhatikan agar bisa menjalankan tugas mengajar dengan baik. Mendidik siswa dengan optimal sehingga siswa tumbuh menjadi siswa berprestasi dan memiliki budi pekerti yang baik.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Kongres XXII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Britama Arena, Jakarta, Jumat (5/7/2019). Menurutnya, peran guru semakin sentral dan strategis. Guru harus jadi agen transformasi penguatan SDM kita dalam membangun talenta anak bangsa.

Selama ini, tunjangan diberikan dalam bentuk uang yang dapat dimanfaatkan guru untuk memenuhi kebutuhan hidup, sekaligus juga untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Penyaluran tunjangan profesi dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dana yang diterima melalui transfer khusus dari Kementerian Keuangan.

Guru yang berstatus bukan PNS namun telah bersertifikat tetap diberikan haknya menerima tunjangan profesi. Besarnya disesuaikan dengan penyetaraan status kepangkatan, golongan, dan jabatan fungsional guru melalui proses inpassing (penyetaraan). Berbeda dengan tunjangan profesi yang diterima guru PNS di daerah, tunjangan profesi bagi guru bukan PNS diberikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui direktorat teknis.

Sementara itu, tambahan penghasilan berupa pemberian insentif juga diberikan kepada guru bukan PNS. Tujuan pemberian insentif ini untuk memotivasi guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja secara profesional dalam melaksanakan tugas di sekolah. Selain itu, mendorong guru untuk fokus melaksanakan tugasnya sebagai guru, serta memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan guru bukan PNS.

Pemberian insentif dilakukan sejak tahun 2016 dan berlanjut hingga tahun 2017. Guru bukan PNS yang berhak menerima insentif adalah guru yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Guru tersebut telah melaksanakan tugasnya minimal dua tahun secara terus menerus pada sekolah yang sama (Majalah Jendela, edisi XV/September 2017).

Guru dan Rasa Syukur

Penelitian yang dilakukan Bank Dunia beberapa tahun lalu menunjukkan, peningkatan pendapatan guru membuat guru memiliki penghasilan yang memadai dan mengurangi kebutuhan mereka untuk melakukan pekerjaan sampingan. Namun ternyata hal ini tidak memiliki dampak signifikan secara statistik pada keanggotaan kelompok kerja guru, jumlah jam mengajar dan tingkat kemangkiran. Selain, itu, peningkatan pendapatan ini ternyata tidak serta merta meningkatkan hasil belajar siswa.

Pada 2017, pemerintah menganggarkan Tunjangan Profesi Guru menjadi Rp 58,3 triliun, meningkat dari anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp 52,8 triliun. Selain karena penambahan guru tersertifikasi, penambahan juga dikarenakan menyesuaikan kenaikan gaji pokok. Kita tentu berharap setiap ada peningkatan variabel anggaran maka meningkat pula kinerjanya. Kita ingin melihat ke depan konsekuensi yang menyertai kenaikan tunjangan guru ini adalah perbaikan guru, misalnya, pada keterlibatannya dalam implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), proses perakitan soal USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional), serta menjadi penghubung yang produktif dengan ekosistem pendidikan di luar sekolah, yakni keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari penerapan school based management (Majalah Jendela, edisi XV/September 2017).

Karena itu, para guru yang memperoleh tambahan tunjangan seyogiyanya menunjukan rasa syukur dengan bekerja melampaui pekerjaan rutin karena masih banyak guru-guru yang sebenarnya sudah melakukannya, tetapi belum memperoleh keberuntungan penambahan pendapatan sebagaimana penerima Tunjangan Profesi Guru. Mereka juga guru yang gigih membangun dunia pendidikan untuk anak-anak kita dan berhak untuk diperjuangkan. (*)

*) Untung Wahyudi, lulusan UIN Sunan Ampel, Surabaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *