oleh

Usaha Pemotongan Kapal Ilegal Masih Dibiarkan, Ini kata DPMPTSP

Kabarmadura.id/Bangkalan-Menanggapi pertanyaan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan tentang belum adanya tindakan Satpol PP terhadap kegiatan pemotongan kapal yang diduga illegal, Kepala Satpol PP Bangkalan Irman Gunaidi menyampaikan, dirinya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan.

Mengenai perizinan dari pemotongan kapal yang ada di sepanjang pesisir pantai Kamal, dia mengatakan, memang belum ada kesepakatan antara pihak DPMPTSP untuk segera ditindaklanjuti.

“Untuk galangan kapal sendiri kemarin ada saran dari komisi A untuk melakukan pemanggilan. Katanya, jangan tiba-tiba ditutup,” ujarnya.

Lebih lanjut, lelaki yang kerap disapa Gun ini menerangkan, pihaknya akan segera melakukan pemanggilan kepada pemilik pemotongan kapal yang diduga ilegal tersebut. Informasi yang dia dapat dari DPMPTSP sendiri, bahwa galangan kapal itu sudah memiliki izin.

“Kata dari DPMPTSP pemiliknya namanya Abu Hasan dari orang Galis, katanya sudah ada izin,” terangnya.

Namun, untuk kelengkapan izinnya apakah sudah selesai atau belum, pihaknya belum diberikan informasi lebih lanjut dari DPMPTSP. Untuk melakukan tindakan, pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut perihal izin pemotongan kapal tersebut dari DPMPTSP Bangkalan.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Bangkalan Ainul Ghufron saat ditanya mengenai izin kelengkapan usaha dan pemilik pemotongan kapal tersebut, tidak bisa menerangkan secara pasti apakah sudah mengantongi izin atau belum. Pihaknya hanya menekankan bahwa bukan dalam ranah  kewenangannya.

“Kewenangan pengelolaannya diserahkan kepada  pemerintah dalam hal ini Gubernur dan Bupati,” tuturnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan garis pantai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), seluruh kegiatan berada pada wilayah daratan. Maka tidak perlu izin lokasi perairan, namun tentunya didahului dengan pembaharuan akta perusahaannya. Kemudian dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya.

“Baca pergub nomor 1 tahun 2019 tentang RZWP3K disitu jelas kewenangannya propinsi. Hanya poin itu yang bisa kami layani,” tandasnya.

Sejauh ini, pemantaun yang dilakukan oleh pihaknya sendiri bahwa pemilik pemotongan kapal itu masih memperbaharui akta pendiriannya. (ina/pai)

Komentar

News Feed